Merefleksikan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Menciptakan Kawasan Tanpa Rokok

Authors

  • Hafizien Sastri Andini Universitas Widya Mataram
  • Syakdiah Syakdiah Universitas Widya Mataram
  • Retno Kusumawiranti Universitas Widya Mataram

DOI:

https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.566

Keywords:

Penerapan, Kawasan Bebas Rokok, Yogyakarta

Abstract

Tanggung jawab Negara dan daerah dalam melaksanakan amanah kostitusi yang memberikan jaminan terhadap lingkungan hidup yang sehat dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, di lingkungan Balai Kota belum berjalan dengan baik, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan pengunjung dengan merokok disembarang tempat. Padahal Pemerintah Kota sudah menyediakan tiga area kawasan merokok atau smoking area. Pelaksana sudah memiliki kepatuhan atas pelaksanaan kawasan tanpa rokok dengan menerapkan program ini dengan sebaik-baiknya. Namun tidak dengan masyarakat yang masih belum bisa mengikuti dan menerapkan aturan kawasan tanpa rokok ini. Efektivitas pelaksaan kawasan tanpa rokok masih belum berjalan sebagaiman mestinya hal ini di karenakan berbagai Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok adalah kepatuhan dan partisipasi masyarakat. Himbauan tentang kawasan tanpa rokok ini masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kawasan tanpa rokok, membuat pelaksana memikirkan cara lain agar dapat melaksanakan program ini. Tingkat kepatuhan masyarakat juga sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan kawasan tanpa rokok ini.

Kata kunci : Penerapan, Kawasan Bebas Rokok, Yogyakarta

References

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan makalah “ Study Implementasi Latar Belakang konsep pendekatan dan relevansinya dalam pembangunan, Ujung pandang, Persadi.

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.

Ahmad Jamaludin. 2015.“Metode Penelitian Administrasi Publik-Teori dan

Aplikasiâ€, Yogyakarta.

Akib, H., 2010, Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.1 ETD UGM.

Browne, Wildavsky, 1983, Implementasi sebagai perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan : Studi Implementasi (Online).

Budi Winarno, 2008, Kebijakan Publik, PT. Buku Kita.

Edward III, George. 1980. Implementing Public Policy. Conggressional Quarterly Press. Washington.

Faisal, Sanapiah. 1992. Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi). Malang. Ya3 Malang.

Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. Princeton University Press. Princeton.

Guntur Setiawan. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta. Grasindo. Balai Pustaka.

Jaya M. 2009. Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok, Rizma, Sleman.

Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gitamedia Press.

Keban, Yeremias, T. 2015. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, teori dan Isu. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media.

Mazmanian, Daniel A. dan Sabatier, Paul a. 1979. Implementation and Public Policy. USA: Scoot. Foresman and Company. New Jersey.

Meter, Donald S. Van Horn, Carl E. Van. 1975. The Policy Implementation Proccess: a Conceptual Frame Work. di dalam administration and society. Vol 6. No 4.

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

M Yunus,2009 . Kitab Rokok, Kutub , Yogyakarta.

Nazir, Mohammad. 2014. Metode Penelitian. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian administrasi Publik.

Bandung : Alfabeta.

K.C Wheare F.B.A, Modern Constitution, London, Oxford University Pers, 1975.

Irfan Iqbal Muthahhari, Kumpulan Undang-Undang tentang, Praktik Kedokteran, Rumah Sakit, Kesehatan, Psikotropika, Narkotika. Jakarta, Prestasi Pustaka, 2011, Cetakan 1.

Roni Sulistyanto Luhukay Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

Roni Sulistyanto Luhukay Konsekuensi Hukum Terhadap Vaksinasi Dalam Perpektif Ham, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021.

Purwanto, E. Agus dan Sulistyastuti Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi kebijakan public. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Solichin Abdul Wahab, 2004, Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta. Media Pressindo.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No 188/Menkes/PB/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Global Adult Tobacco Survey (GATS) - WHO

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Badan Penelitian dan Pengembangan, 2018.

https://media.neliti.com/media/publications/96216-ID-implementasi-kebijakan-kawasan-tanpa-rok.pdf

http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/

https://id.scribd.com/doc/250528453/Definisi-operasional

http://digilib.uin-suka.ac.id/30526/1/13370060_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf

Survey Badan Kesehatan - WHO, 2018.

Tinjauan Pustaka, http://elib unikom.ac.id/download.php?id=112335

World Health Organization (WHO), 2010, Asap rokok tewaskan 600 ribu orang per tahun - BBC New Indonesia.

Downloads

Published

2022-02-28

Issue

Section

Articles