Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hilangnya Lembar Pertama Akta

Authors

  • Sri Wulan Universitas Hasanuddin
  • Muh Hasrul Universitas Hasanuddin
  • Muh Ilham Arisaputra Universitas Hasanuddin

DOI:

https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.554

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah ialah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Seorang PPAT wajib menyimpan dengan baik lembar pertama akta yang dibuatnya. Namun belum ada aturan mengenai bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta, karena penyimpanan lembar pertama tersebut, bagian dari protokol PPAT. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, lokasi penelitian di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk tanggung jawab PPAT terhadap hilangnya lembar pertama akta akibat kesalahannya yaitu dengan membuatkan surat keterangan bahwa benar pernah terjadi transaksi peralihan hak dari penjual kepada klien di hadapan PPAT tersebut. Kemudian buku register di fotokopi dan dilegalisir, dst. (2) Upaya hukum oleh klien yang dirugikan akibat hilangnya lembar pertama akta, akibat kesalahan PPAT adalah dengan melakukan pengaduan pelanggaran oleh PPAT, pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Kementerian atau melalui website pengaduan, aplikasi Lapor atau sarana pengaduan lainnya yang disediakan oleh Kementerian. Klien tersebut juga dapat mengajukan laporan kepada MPPD dengan mencantumkan identitas pelapor dan terlapor dan melampirkan bukti.

Kata kunci: Akta, PPAT, Tanggung Jawab

References

Buku

Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum,Yogyakarta: Genta Publishing

Boedi Harsono, dalam Salim HS, 2019, Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Depok: Rajawali Pers.

Hans Kelsen, 2006, Teori Hukum Murni, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

H. Salim, HS., Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia,2003.

Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Cet-1, Bandung, Binacipta, 1991.

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Soetjipto Rahardjo, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia¸Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Website:

http://prodi1.stpn.ac.id/Modul-Pendaftaran-Tanah.pdf, pada tanggal 7 April 2021

Downloads

Published

2022-02-28

Issue

Section

Articles