Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Authors

  • Daud Munasto fakultas hukum universitas singaperbangsa karawang

DOI:

https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.541

Keywords:

Kata kunci, Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, Perspektif Sosiologi Hukum.

Abstract

Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Namun, faktanya ketentuan  tersebut belum pernah diterapkan oleh Hakim dalam mengadili kasus korupsi. Oleh karena itu, korupsi tetap terjadi dan mengalami perluasan baik modus maupun pelakunya. Perumusan Pasal 2 ayat (2) UUTPK yang berkaitan dengan “kondisi darurat†sulit dipenuhi unsurnya. Rumusan kata “dapat dipidana matiâ€, memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan alternatif pidana terberat lainnya yang bukan berupa pidana penghilangan kesempatan hidup yaitu pidana penjara dengan jangka waktu tertentu; atau maksimum 20 tahun atau pidana seumur hidup. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas kebijakan formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifatdeskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, tinjauan sosiologi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Upaya Penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara menyeluruh baik bagi para penegak hukum tindak pidana korupsi harus benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun dengan kajian sosiologi hukum.

 

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, Perspektif Sosiologi Hukum.

References

Adji Indriyanto Seno. 2002. Korupsi & Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara &Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan.

Agustina Shinta. 2014. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana. Depok: Themis Books

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT. Raha Grafindo PersadaAli, Zainuddin. 2008. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika.

Aziz Syamsudin,2011. Tindak Pidana Khusus, Jakarta:Sinar Grafika.

Hiariej, E. Q.2009. Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Jakarta:Erlangga.

Rahardjo, Satjipto. 2010. Sosiologi Hukum. Genta

Publishing. Yogyakarta

Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta:

PT.Rajagrafindo Persada

Hamzah Andi .2012. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, Jakarta: Referensi

Rifai Ahmad. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum

Progresif. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Soekanto Soerjono.2005. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta,

Sudirman, A. (2015). Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(3), 316–325.

Brian Rahantoknam,â€Pidana Mati Bagi Koruptor†Jurnal Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013) ISSN: 2301-8569

Helmi Muammar, Wawan Kurniawan,dkk.â€Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi†Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 3, No 2 (2021) ISSN (Online) 2654-5195- 2686-2417 DOI prefix 10.37631 by

Oksidelfa Yanto, Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidanakorupsi Dalam Keadaan Tertentu( Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition ),Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 :Hlm 49 – 56

ook Mufrohim, Imam Subaweh, Joko Setiyono,â€Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid 19†Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam) ISSN: 2355-0546 (print), ISSN: 2502-6593 (online)

Utomo, D. S. . ; N. W. . ; S. (2017). Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, (2), 101–116.

Warih Anjari,â€Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsiâ€Jurnal Masalah-Masalah Hukum Undip. Vol 49, No 4 (2020) DOI: 10.14710/mmh.49.4.2020.432-442

Zaid Alfauza Marpaung. “Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islamâ€.Jurnal Advokasi.Vol 7, No 1 (2019).DOI: https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.243

Media Indonesia. Resolusi Membunuh Korupsi. Retrieved January 7, 2019, from http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/1574-resolusi-membunuh-korupsi RI, (2019).

K. D. N. (2019). Mendagri: Korupsi diIndonesia Sudah Akut. Retrieved January 11, 2019, fromhttps://www.kemendagri.go.id/index.php/blog/27805-Mendagri-Korupsi-di-Putra, Indonesia-Sudah-Akut.

S. Dian Andryanto, “Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, ini Landasan Hukuman Mati bagi Koruptorâ€, https://nasional.tempo.co/read/1537342/heru-hidayat-dituntut-hukuman-mati-ini-landasan-hukuman-mati-bagi-koruptor.diakses Kamis, 9 Desember 2021 pukul 07:20 WIB

S. Dian Andryanto,â€Menakar Hukuman Mati Bagi Koruptor di UU No. 31/1999 tentang Tipikorâ€.

https://nasional.tempo.co/read/1489050/menakar-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-uu-no-311999-tentang-tipikor.diakses diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB

Latuhar hary, “Komnas HAM: Hukuman Mati Bukan Solusi Pemberantasan Korupsiâ€https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/12/1709/k omnas-ham-hukuman-mati-bukan-solusi-pemberantasan-korupsi.html, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB

Chyntia Sami BhayangkaraBagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? Bagaimana Aturan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia? https://www.suara.com/news/2021/12/08/172124/bagaimana-aturan-hukuman-mati-bagi-koruptor-di-indonesia, diakses Senin 3 Januari 2022 pukul 14:45 WIB

Yuli nurhanisah, â€Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsiâ€.https://indonesiabaik.id/infografis/hukuman-mati-bagi-pelaku-korupsi,diakses Senin 3 Januari 2022

Downloads

Published

2022-02-28

Issue

Section

Articles