Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE

Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal

Abstract


Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, pada faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya mendapat perlindungan sebagai hak konstitusional. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang belum jelas batasannya, sehingga menimbulkan multitafsir dan pelaksanaanya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian republik Indonesia mengeluarkan Surat  Edaran  Polri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis kajian penulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat..


Keywords


Implementasi, Kebebasan berpendapat, Restorative Justice, UU ITE.

Full Text:

PDF

References


Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 4.2 (2019): 134-143.

D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie-Publishing.

Detik.com, February 22nd. 2021. “Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE”. Available on website : https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite. Accessed on March 25 th 2021.

Eriyantouw Wahid, 2009. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta.

I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm 12.

Imanuddin, Iman. “Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice”. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 16.2 (2018): 137-161.

Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum 4.5 (2011)., hlm 6

Lemos, Nico. March 3rd 2021. “Kasus UU ITE Siswa SMAN Maubesi Diselesaikan Secara Damai, Kuasa Hukum Tersangka Apresiasi Kebijakan Polri”. Available on website : https://rri.co.id/atambua/1645-hukum/986035/kasus-uu-ite-siswa-sman-maubesi-diselesaikan-secara-damai-kuasa-hukum-tersangka-apresiasi-kebijakan-polri?utm_source=news_populer_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign. Accessed on 25 th 2021.

Marian Liebmann, 2007. Restorative Justice, How it Work. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.

Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rosyanti, Mei Leandha. Oktober 7th. 2020. “Coba Bayangkan,Saya Diutangi tapi Saya yang Dipidanakan”. Available on website: https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/16571811/coba-bayangkan-saya-diutangi-tapi-sayayang-dipidanakan. Accessed on March 25 th 2021.

Tribunnews.com, September 15th 2021. “Ayu Ting Ting Dihujat Netizen hingga Ibunda Lapor Polisi, Umi Kalsum: Semoga Bisa Menjadi Pelajaran” Available on website : https://www.tribunnews.com/seleb/2021/03/15/ayu-ting-ting-dihujat-netizen-hingga-ibunda-lapor-polisi-umi-kalsum-semoga-bisa-menjadi-pelajaran. Accessed on 25 th 2021.




DOI: https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.443

Article Metrics

Abstract view : 462 times
PDF - 1394 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


JURNAL WIDYA PRANATA HUKUM Indexed by: