Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia

Otti Ilham Khair

Abstract


Pada bulan Maret tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu yang terjangkit infeksi Covid-19 secara menyeluruh demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19. Pembatasan tersebut, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi kerjawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Pada saat bersamaan Pemerintah dan legislatif menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan metode analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kadua pihak

Keywords


Pemutusan Hubungan Kerja; Perlindungan Tenaga Kerja; Undang-Undang Cipta Kerja

Full Text:

PDF

References


Achmadi, Julio. "Omnibus Is Throwing People and Democracy under the Bus". Tempo.co. 2 Februari 2020.

Ali, Zainuddin & Supriadi. 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.

BPS. 5 Mei 2021, “ Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 6,26 persen”, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/ 05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html,

Esther, Samboh. "Guide to omnibus bill on job creation: 1,028 pages in 10 minutes. The Jakarta Post.24 Februari 2020

.

Fauzan, Rahmat.,“UU Ciptaker Disahkan, Ini Urgensi Yang Dijadikan Latar Belakang Oleh Pemerintah”, 11 Oktober 2020 https://ekonomi.bisnis.com/ read/20201011/12/ 1303557uu-ciptaker-disahkan-ini-urgensi-yang-dijadikan-latar-belakang-oleh-pemerintah, Diakses 28 Agustus 2021

Ghalia, Gina. "Indonesia passes jobs bill as recession looms". The Jakarta Post/ 6 Oktober 2020

Gustav, Rizal Jawahir. "Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja". Kompas.com. 5 Oktober 2020

Karunia, Ade Miranti, "UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan!". KOMPAS.com. 7 Oktober 2020.

Manan, Abdul. 2013. Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta: PT. Kharisma Putera Utama.

Putsanra, Dipna Videlia, "Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah". Tirto.id. 7 Oktober 2020

Rahardjo, Sujtipto. 2012. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono, Soekanto. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Yahya, Achmad Nasrudin., "Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh. KOMPAS.com. 7 Oktober 2020




DOI: https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442

Article Metrics

Abstract view : 2117 times
PDF - 4129 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


JURNAL WIDYA PRANATA HUKUM Indexed by: