Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, Aryo Caesar Tanihatu

Abstract


Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020),  tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan.


Keywords


Korupsi; Disparitas; PERMA

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.

Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Pernadamedia, Jakarta, 2016.

Antikorupsi.org,https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf

Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996.

Fahmiron, “Independensi dan Akuntanbilitas Hakim dalam Penegakan Hukum sebagai Wujud Independensi dan Akuntanbilitas Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Litigasi, Vol. 17 (2), 2016, Fakultas Hukum Andalas.

Herdjito, “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta”, Laporan Penelitian Puslitbang Mahkamah Agung, Jakarta, 2014.

Hukumonline.com, https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f2bfe025dc90/dua-profesor-ini-sebut-perma-pemidanaan-perkara-tipikor-batasi-kemandirian-hakim?page=3

Kees Bertens Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius, Yogyakarta, 1999.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Press, Jakarta, 2006.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi”, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

Kurnia Dewi Anggraeny, “Disparitas Pidana dalam Putuan Hakim terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Hukum Novelty, Yogyakarta, 2016.

Lilik Mulyadi, Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Kencana, Jakarta, 2020.

Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, 2018, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.25, No. 1, UII Yogyakarta.

Miriam Budiarto, Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa, Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Muhammad Shoim, “Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)”, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

Muladi dan Barda Nawai Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010.

Nadiatus Salama, “Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)”, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang 2010.

Oemar Seno Adji, Prasarana pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, Seruling Masa, Jakarta, 1986.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Rumadan Ismail, “Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan)”, Jurnal Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013.

Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wana Alasyah, “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020”, Indonesia Corruption Watch, Jakarta 2020.

William Rhodes, Ryan Kling, Jeremu Luallen dan Christina Dyous, Federal Sentencing Disparity: 2005-2012, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, https: //www.bjs.gov/content/pub/fsd1512.pdf.

Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.




DOI: https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.412

Article Metrics

Abstract view : 457 times
PDF - 240 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


JURNAL WIDYA PRANATA HUKUM Indexed by: