2026-05-31T17:03:53Z https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/oai

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/37 2019-06-27T08:00:23Z pranata:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/42 2021-08-23T15:55:42Z pranata:ART

Kebijakan Pembangunan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Gunungkidul wan, Suna Kebijakan Pemerintah Pariwisata lingkungan hidup. Kabupaten Gunungkidul dikarunia Allah SWT sumber daya alam berupa tempat-tempat wisata yang sangat indah.  Pada Tahun 2017 sejumlah 3.236.931. Wisatawan asing (manca negara) pada Tahun 2017 sejumlah 21.082. Bisnis pariwisata memang menggiurkan karena dapat meningkat perekoniam masyarakat.  Namun disisi lain kelestaian alam tetap harus dijaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pembangunan pariwisata yang berwawawasan lingkungan.  Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membangun pariwasata adalah Memasang Papan Rambu Lingkungan Hidup di tempat-tempat wisata, Menempatkan petugas kebersihan di obyek-obyek wisata, Ekowisata atau Ekotorisme, Penyusunan AMDAL Kawasan Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tampung dan Daya Dukung Daya Tarik Wisata.Kesimpulan penelitian adalah Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sudah mengarah pada pelestarian lingkungan tetapi masih ada kendala dalam implementasinya karena kurangnya koordinasi antar lembaga. dan stakeholder. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/42 10.37631/widyapranata.v1i2.42 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 2 (2019); 123-136 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/42/38 Copyright (c) 2019 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/43 2021-08-23T15:55:42Z pranata:ART

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta Suyikati, Suyikati Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. Penelitian Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis oleh Peneliti dengan Metode Deskriptif Analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di BPN Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dengan realisai fisik sebanyak 11,959 bidang tanah dan yang berhasil di terbitkan sertifikat sebanyak  856 bidang tanah, selain itu terdapat produk PTSL tahun 2017 yang naik Kluster dari Kluster 3 ke Kluster 1 sebanyak 94 bidang. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/43 10.37631/widyapranata.v1i2.43 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 2 (2019); 108-122 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/43/36 Copyright (c) 2019 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/44 2021-08-23T15:55:42Z pranata:ART

Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat) Ratnawati, Erna Tri Rusmala Hak Cipta jual beli putus hak absolut Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau hak monopoli artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaanya tersebut, siapapun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas ijin pencipta. Namun demikian hak monopoli tersebut dapat hilang karena adanya jual beli putus, sehingga si pencipta tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya.Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan sistem jual beli putus (sold flat) dengan beberapa permasalahan  sebagai berikut : Apakah perjanjian jual beli putus dalam hak cipta syah menurut hukum perdata? Dapatkan pembeli hak cipta menjual kembali haknya tersebut ?Apakah dalam jual beli putus hak cipta mengakibatkan peralihan hak miliknya?Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal (doktrinal research) yang bertujuan mengkaji peraturan perundang-undang terkait dengan jual beli putus pada hak cipta  yang bersifat diskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan terkait dengan munculnya fenomena jual beli putus dalam hak cipta yang dalam realitas sering dilakukan oleh para pencipta untuk mendapatkan cash money di awal terhadap hak ekonomi dari ciptaannya. Perjanjian jual beli putus meruakan perjanjian tidak bernama yang dituangkan dalam UUHC yang juga tunduk pada ketentuan KUHPerdata (1319), dengan demikian keabsahan perjanjian jual beli putus tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam perjanjian dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sistem jual putus merupakan suatu consensual overeenkomst antara pencipta selaku penjual dengan pihak pembeli selaku pihak yang ingin mengeksploitasi ciptaan secara komersil. Dalam perjanjian jual beli putus memang terjadi peralihan hak kepemilikan tetapi hanya kepemilikan atas hak ekonomi saja yaitu hak untuk menikmati nilai komersial saja dan tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas hak moralnya, artinya bahwa ciptaan itu penciptanya tetap di tangan penjual. Artinya bahwa sertifikat hak ciptanya tetap atas nama si penciptanya tidak dapat dialihkan meskipun sudah dijual. Pada dasarnya karena pembeli dalam jual beli putus bukanlah sebagai pemilik maka tidak dimungkinkan apabila pembeli hak cipta menjual kembali pada pihak lain karena pada dasarnya kepemilikan hak moral tetap melekat pada si pencipta. Namun demikian apabila memang disepakati olah para pihak dapat saja hal tersebut terjadi karena memang pencipta mempunyai hak absolut atas ciptaannya sehingga bebas berbuat apapun terhadap bendanya termasuk apabila membolehkan si pembeli untuk menjual kembali. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/44 10.37631/widyapranata.v1i2.44 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 2 (2019); 149-162 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/44/40 Copyright (c) 2019 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/45 2021-08-23T15:55:42Z pranata:ART

Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan di Indonesia Hartanto, Hartanto law of economics government economic development social economy contract. Economic law develops as the background of the rapid growth and development of economic activity in almost all parts of the world . The presence of the main economic law aims to regulate and limit all economic activities for the implementation of economic activity and economic development are not always appropriate and ignore the rights and interests of the wider community . Law of increasing economic development , one example when entering the era of the free market . Objective application of the law in the Indonesian economy is to set the rule of law to be easy in terms of planning related to the economy and pemerataannya for economic policy towards a pro-people . Therefore, it is necessary that every topic of discussion was the economy or technology experts and legal experts are concerned , especially regarding the development of various forms of corporate law in the Indonesian economy to come , which, according to the Working Group for the Economy , Finance and Industry ( Ekuin ) seen as a problem that is still not enough to be touched by the Indonesian Corporate Law . economics that must be addressed in the conceptual , systemic and professional , but also the field of economic law and must be studied in line with the policy direction of the economy. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/45 10.37631/widyapranata.v1i2.45 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 2 (2019); 137-148 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/45/39 Copyright (c) 2019 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/46 2021-08-23T15:55:42Z pranata:ART

Penggunaan dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Arbani, Tri Suhendra Discretion Regional Finance Regional finance is the most important thing and becomes the pulse in carrying out all regional government affairs. Regulation in the financial sector is important because many regional heads carry out transportation for corruption because they are wrong in managing and making policies that have no legal basis. In this paper, we try to examine problems such as the changing room for discretion and the discretionary limitation in managing regional finances. This type of research used in this paper is normative legal research, that is research conducted or based on written regulations and other legal materials related to secondary data. In this legal research is used to discuss: statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The data analysis technique in writing uses data management in essence the activities to make a system of written legal materials. The results of this paper describe how you should use discretion. This concept of discretion comes in the middle of a weak system of registration of invitations and legal vacuum. In essence, government officials take discretionary measures if they ask for various terms and discussion spaces from the discretion itself that has been regulated in government administration laws. These restrictions on the use of discretion indicate that not everything can be taken as a discretionary measure. Using ermessen freis or discretion basically covers the use of ermessen freis cannot replace with the prevailing legal system (positive legal rules) and the use of ermessen freis is only in the public interest. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/46 10.37631/widyapranata.v1i2.46 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 2 (2019); 176-187 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/46/42 Copyright (c) 2019 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/47 2021-08-23T15:55:42Z pranata:ART

Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten) Pajrin, Rani Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Gugatan Sederhana Persoalan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, sebab identik dengan komersialisasi karya intelektual. Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Mahkamah Agung terdapat beberapa perkara yang telah diputus, hak cipta sebanyak 71 perkara, hak merek sebanyak 422 perkara, desain industri sebanyak 50 perkara dan hak paten sebanyak 23 perkara. Masalah dari jurnal ini adalah Pertama, bagaimanakah pengaturan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Kedua, apakah dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan : Statute Approach, Conceptual  Approach serta  Comparative Approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ,atau pengadilan. Small Claim Court  didalam pelaksanaanya diatur didalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/47 10.37631/widyapranata.v1i2.47 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 2 (2019); 163-175 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/47/41 Copyright (c) 2019 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/48 2021-08-23T15:55:42Z pranata:ART

Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan Saputra, Yulianta Pengawasan Pemerintah Daerah Dana Keistimewaan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilakukan DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Keistimewaan beserta tindak lanjut yang dilakukan DPRD DIY dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. .Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat DPRD DIY dalam melaksanaan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Keistimewaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penggunaan Dana Keistimewaan masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena DPRD DIY kurang mengetahui informasi seputar Dana Keistimewaan yang akan diawasi. Di samping itu, tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan DPRD DIY tersebut juga belum signifikan sebabnya DPRD DIY tidak berani menggunakan hak interpelasinya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY masih menemui hambatan seperti aspek regulasi, hambatan internal, dan mekanisme penyampaian informasi seputar Dana Keistimewaan oleh pemerintah daerah yang masih kurang. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan sikap disiplin, taat pada tata tertib dan kode etik serta melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan pemerintah daerah. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/48 10.37631/widyapranata.v1i2.48 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 2 (2019); 86-107 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/48/37 Copyright (c) 2019 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/79 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019) Fauzani, Muhammad Addi Rohman, Fandi Nur Perbuatan Melawan Hukum Penguasa Peradilan Administrasi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa belum diatur secara jelas, keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 belum memberikan solusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini pertama, Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa oleh peradilan administrasi di Indonesia?, kedua, Bagaimana problematik dan rekonstruksi penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum penguasa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 oleh peradilan administrasi di Indonesia?, hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun, serta Perma 2/2019. Kedua, problematiknya antara lain yaitu pemilihan kata melanggar masih mempunyai makna yang sempit, unsur-unsur perbuatan melawan hukum belum jelas, keterbatasan waktu, dan tidak adanya ukuran ganti kerugian. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/79 10.37631/widyapranata.v3i1.79 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 19-39 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/79/85 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/82 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Kajian Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Zulfikar, Ahmad Arif Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah Perjanjian pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang disebut dengan prestasi. Jika prestasi tersebut tidak dipenuhi atau adanya wanprestasi salah satu pihak pada akhirnya akan menimbulkan sengketa diantara para pihak. Berkaitan dengan itu, masalah pokok yang dikaji adalah bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang berbasis pada data sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa perjanjian pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  prespektif hukum ekonomi syariah  dilakukan melalui jalur Non litigasi (Konsultasi, Mediasi dan atau Arbitrase (dalam hal ini Badan Arbitase Syariah Nasional), sedangkan jalur Litigasi dapat diajukan di Pengadilan dalam hal ini kompetensi absolutnya adalah Pengadilan Agama, melalui gugatan sederhana atau gugatan acara biasa.   Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/82 10.37631/widyapranata.v3i1.82 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 1-18 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/82/75 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/83 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Traficking Fardian, Andi Putriaksa, Gerralda Chintyaarizma Perdagangan Orang Peran P2TP2A Human traficking atau perdagangan orang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir sekaligus menangani kasus tindak pidana perdagangan orang adalah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran P2TP2A di Indonesia menangani kasus human traficking. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.  P2TP2A di Indonesia, dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), telah melakukan beberapa hal, antara lain:pencegahan,menerima pengaduan, penyelidikan, rehabilitasi,penanganan, reintegrasi (pemulangan), pelatihan kemandirian. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh P2TP2A, antara lain sebagai berikut:: pendanaan, masyarakat enggan untuk melapor adanya masalah,proses penyesuaian kelembagaan yang baru, tidak semua instansi pemerintah yang menangani TPPO mehamami prosedur, belum jelasnya kebijakan restitusi, belum adanya SOP pelayanan korban sehingga pelayanannya berjalan sendiri-sendiri, adanya tumpang-tindih tupoksi antar-stakeholder, dan tidak semua orang bekerja dengan empati. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/83 10.37631/widyapranata.v3i1.83 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 40-55 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/83/84 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/84 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta Mahereta, Nurindah Rozi, Muhammad Fatchur Efektivitas Kebijakan Pasar Tradisional Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Walikota nomor 79 Tahun 2010 dalam upaya melindungi keberadaan pasar tradisional di Kota Yogyakarta. Penelitian ini adalah berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara purposive sampling. Informan dalam penelitian ini adalah para pedagang di pasar tradisional yang tersebar di Kota Yogyakarta dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 79 Tahun 2010 belum diketahui oleh seluruh pedagang di pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Yogyakarta. Kebijakan Peraturan ini dinilai efektif dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradsional di wilayah Kota Yogyakarta. dan didukung pelaksanannya oleh sebagian besar pedagang di pasar Tradisional di wilayah Kota Yogyakarta. Namun demikian, harus diterapkan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta agar melindungi pedagang dengan usaha kecil. Peraturan ini tidak perlu direvisi.   Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/84 10.37631/widyapranata.v3i1.84 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 56-74 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/84/86 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/87 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah Nurjannah, St AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/87 10.37631/widyapranata.v3i1.87 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 75-85 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/87/79 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/89 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Judicial Review (Sebuah Pendekatan Sosiologis) Murdoko, Murdoko Reformasi Kekeluargaan Liberal model legal model sikap model strategis dan model institusional. AbstractThe collapse of the New Order and the subsequent rise of the Reformation changed the political system, the legal system and the economic system. The political system and legal system almost all agree to change to become more liberal by promoting human rights, but for the economy there is division, which is to change to become liberal as in politics and law, and remain "integralistic" or family that leads to socialism. As a result, the Constitutional Court whose duty is to maintain the interpretation of the constitution by law allows for several models of decisions, namely the legal, attitude, strategic and institutional models.Keywords: Reformation, family, Liberal, legal model, attitude model, strategic model, and institutional model. AbstrakRuntuhnya Orde Baru dan diikuti munculnya Reformasi telah merubah sistem politik, sistem hukum, dan sistem ekonomi. Sistem politik dan sistem hukum hampir seluruhnya menyetujui berubah menjadi lebih liberal dengan mengedepankan HAM, tetapi untuk ekonomi terjadi pembelahan, yaitu ikut berubah menjadi liberal sebagaimana dalam politik dan hukum, serta tetap “integralistik” atau kekeluargaan yang mengarah pada sosialisme. Akibatnya terhadap Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk menjaga interpretasi terhadap konstitusi oleh undang-undang memungkinkan terjadinya beberapa model putusan, yaitu model legal, sikap, strategis, dan institusional. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/89 10.37631/widyapranata.v3i1.89 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 86-99 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/89/80 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/92 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi Haryati, Dwi Saputra, Yulianta Komisi Pemberantasan Korupsi Penegakan Hukum Penyelidik dan Penyidik. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu, riset ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bernaung di KPK, ada dua kemungkinan, yakni Pegawai Tetap dan Pengawai Negeri yang dipekerjakan. Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status penyelidik dan penyidik KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan. UU KPK masih membatasi agar penyelidik dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya. Oleh karenanya, UU KPK pun belum mengatur tentang Pemberhentian Tetap bagi Pegawai KPK yang berasal dari Institusi lain, yang mana ia ingin menjadi Pegawai Tetap di KPK. Selanjutnya, berkaitan dengan status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi maka ketentuan penyelidik dan penyidik KPK dalam UU KPK harus lebih diperluas. Dalam ihwal ini, asal muasal penyelidik serta penyidiknya mestinya pula dapat bersumber dari institusi di luar kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, independensinya jua kian mantap. Guna mewujudkan semua hal itu, UU KPK mutlak dilakukan revisi. AbstractThis research is aimed to study the status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, this research also aims to study and analyse the ideal employment status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission in accordance to support anti-corruption culture of law. This research belongs to empirical normative research, which means as a normative law research supported by empirical law research. The data of the research includes both primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. The data is then processed by using qualitative method, and analysed under descriptive-prescriptive method. The result of the research shows that there are two possibilities of employment status of KPK: 1) permanent employment, and 2) outsourced employment. Permanent employment requires the civil servant employees to resign from their previous profession. While outsourced employees with no interest in working for KPK are not required to resign from their previous profession. This employment system bears a problem. As Regulation Number 30 of 2002 (KPK Regulation) only regulates outsourced employment of investigators and investigation analysts. The KPK Regulation only regulates the investigators and investigation analysts working for KPK to have temporary leave from their institutions. This KPK Regulation has not regulated any regulation of employment contract termination for those who are interested in working for KPK. In terms of ideal employment status of KPK to support anti-corruption culture of law, the regulation of KPK employment of both investigators and investigationanalystsneeds revisingand extending. The employment should be more open to welcome investigators and investigation analysts from institutions other than Police Department and Judiciary Office. In conclusion, a revision of KPK Regulation is significant and necessary. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/92 10.37631/widyapranata.v3i1.92 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 100-118 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/92/87 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/93 2021-08-23T15:17:41Z pranata:ART

Partisipasi Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Wasiati, Cunduk Anak Hak Asasi Manusia Orang Tua Perlindungan AbstractToday we can see how not running properly protection in Indonesia, it is equally damaging the future of the Indonesian state. We are actually aware of the child is as the future generation and also sebaga regeneration of society. Very sad to see parents do not provide child protection to their children. Children are beaten, raped, neglected and so forth. What parents do not realize if it violates human rights? This paper attempts to discuss it with the formulation of the problem is the protection of children as part of human rights? How's participation of parents of child protection? as well as offering the concept of sustainable child protection. This paper uses normative juridical research. The author tries to answer the question: Child Protection is part of the  of Human Rights. Participation of parents about child protection can be found in Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection and Law No. 1 of 1974 About Marriage. The concept of sustainable child protection very need to escorting the protection of children, the concept is made clear that child protection must be optimized.AbstrakHari ini kita bisa melihat bagaimana tidak berjalan dengan baik perlindungan di Indonesia, hal ini sama saja merusak masa depan negara Indonesia. Kita sebenarnya sadar anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebaga regenerasi dari masyarakat. Sangat sedih melihat orang tua tidak memberikan perlindungan anak kepada anak-anaknya. Anak-anak dipukuli, diperkosa, ditelantarkan dan lain sebagainya. Apakah orang tua tidak sadar jika itu melanggar hak asasi manusia? Tulisan ini mencoba membahas hal itu dengan rumusan masalah apakah perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia? Bagaimana partsipasi orang tua terhadap perlindungan anak? serta menawarkan konsep perlindungan anak berkelanjutan. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penulis mencoba menjawab pertanyaan tersebut: Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Partispasi orang tua terhadap perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undag Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Konsep perlindungan anak yang berkelanjutan sangat dibuthkan didalam mengawal pelindungan anak, konsep ini memberikan ketegasan bahwa perlindungan anak harus dioptimalkan. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2020-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/93 10.37631/widyapranata.v3i1.93 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 1 (2020); 119-144 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/93/82 Copyright (c) 2020 WIDYA PRANATA HUKUM : JURNAL KAJIAN DAN PENELITIAN HUKUM

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/242 2021-08-23T15:13:27Z pranata:ART

Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Muis, Lidya Shery Eksistensi. Anak Perkawinan Eksistensi keberadaan nikah siri yang terjadi hingga hari ini wajib mendapatkan perhatian serius, mengingat terjadi pembiaran yang di lakukan oleh Negara nantinya akan menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya yang tidak mendidik generasi muda. Polemic yang terjadi mengenai kekuatan putusan Perkara nomor 46/PUUVII/2010 hanya mengesahkan status dan kedudukan anak dari suatu pernikahan akan tetapi tidak memberikan tafsiran mengenai larangan atau batasan mengenai keberadaan nikah siri atau memiliki anak diluar perkawinan. Serta Eksistensi keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak perlu di tinjau kembali menginggat Negara mengakui dan memberikan perlindungan keberadaan anak yang di buktikan dengan “asal-usul seorang anak pengakuan secara sah secara hukum merupakan langkah yang revolusioner akan tetapi pengakui sah negara terhadap anak perlu di gali kembali menginggat bagaimana mungkin Negara dapat mengakui anak dari suatu pernikahan yang tidak di lakukan secara sah menurut hukum yang berlaku, pengakui agama dari suatu pernikahan siri seyogyannya mengikat secara agama, akan tetapi yang terjadi pernikahan  secara siri (agama) tetapi konsekuensinya ketika mumpunyai anak mengikat secara hukum Seyogyannya pembaruan hukum atau regulasi dilaksankan dengan berabgai pertimbangan dan permasalahan yang terjadi dengan melihat hukum progresif dan penerapan pembentukan moralitas bangsa yang terjadi hingga hari ini, maka eksistensi dari keberadaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/242 10.37631/widyapranata.v2i2.242 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 2 (2020); 18-31 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v2i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/242/166 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/243 2021-08-23T15:13:27Z pranata:ART

Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan Anggriawan, Teddy Prima Rekonstruksi Penormaan label Halal Perlindungan Konsumen Perkembangan teknologi pengolahan pangan khususnya pada makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut kejelasan kehalalan setiap produk, demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan mempergunakannya. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim perlunya juga pengaturan mengenai label non halal, agar masyarakat lebih mendapat kepastian informasi terkait haknya sebagai konsumen produk halal. Adapun cara yang digunakan untuk mengambil hasil penelitian normatif agar menjadi lebih faktual dalam penjelasannya, maka diperlukan pendekatan hukum yang dilakukan dalam setiap pembahasannya. Sehingga peneliti mengambil bahasan Rekonstruksi Penormaan Label Sertifikasi Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen Pada Negara Mayoritas Muslim Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/243 10.37631/widyapranata.v2i2.243 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 2 (2020); 48-60 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v2i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/243/168 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/244 2021-08-23T15:13:27Z pranata:ART

Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak Mahanani, Anajeng Esri Edhi Produk Hukum Kemanfaatan Kepatutan Batal Mutlak Produk hukum dibentuk untuk menjawab suatu permasalahan hukum di masyarakat. Dalam pembentukan produk hukum, harus dilihat syarat materiil dan formil sebagai dasar penyusunannya. Atas tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, kemungkinan adanya klausul dinyatakan bahwa produk hukum tersebut batal, menjadi sangat kuat. Salah satu dampak tidak terpenuhinya syarat materiil suatu produk hukum adalah adanya upaya pembatalan mutlak. Tulisan ini akan mengkaji sisi kemanfaatan dan kepatutan suatu produk hukum yang mengalami kebatalan mutlak. Penelitian ini mengambil simpulan bahwa terdapat sisi positif dan negatif yang dapat dilihat berdasar teori utilitarianisme dan equity dari pembatalan mutlak suatu produk hukum. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/244 10.37631/widyapranata.v2i2.244 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 2 (2020); 61-74 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v2i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/244/169 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/247 2021-03-22T10:37:24Z pranata:ART

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/248 2021-03-22T10:46:20Z pranata:ART

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/249 2021-03-22T10:46:20Z pranata:ART

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/250 2021-03-22T10:46:20Z pranata:ART

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/251 2021-03-22T10:46:20Z pranata:ART

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/252 2021-03-22T10:46:21Z pranata:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/253 2021-08-23T15:48:52Z pranata:ART

Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian Munawar, Said Penegakan Hukum Perjudian Tindak Pidana Perjudian merupakan penyakit sosial. Di dalam hukum positif, perbuatan judi sebagai tindak pidana kejahatan yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981. Dijelaskan bahwa hukum sebagai alat kebijakan sosial, Law as a tool of social engeneerings. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: Pertama, kebijakan kriminal hukum pidana di Indonesia sudah dapat digunakan untuk  mengatasi tindak pidana perjudian, dalam arti penertibannya, yaitu : “Unsur tanpa izin”artinya tiadanya unsur tanpa izin melekat sifat melawan hukum terhadap tindak pidana perjudian itu, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya, oleh karena itu tidak dapat dipidana. Ketentuan ini membuka peluang adanya legalisasi perjudian sebab permainan judi hanya bersifat melawan hukum atau menjadi larangan apabila dilakukan tanpa izin.Jadi tindak pidana perjudian dalam wujudnya adalah delik formil.Kedua, kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, hakim tidak memiliki kebebasan dalam menentukan jenis-jenis pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana dan harus menerapkan atau menetapkan ketentuan ancaman pidana yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/253 10.37631/widyapranata.v1i1.253 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 1-18 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/253/155 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/254 2021-08-23T15:47:31Z pranata:ART

Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sebagai Wadah Perlindungan Hukum Keuangan Negara Dita, Anin Keuangan Negara Pengaturan Penerimaan Negara Perlindungan Hukum Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini mengambil sumber data menggunakan hukum normatif, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif yang tertera dalam beberapa peraturan perundang-undangan terutama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini mempergunakan salah satunya dengan pendekatan perundang-undangan. Karena yang akan diteliti adalah perlindungan hukum keuangan negara dalam sektor penerimaan negara bukan pajak. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/254 10.37631/widyapranata.v1i1.254 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 19-35 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/254/156 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/255 2021-08-23T15:50:35Z pranata:ART

Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya Dalam Konflik Bersenjata Sationo, Teguh Imam Intervensi kemanusiaan Dewan Keamanan PBB Konflik Bersenjata Intervensi kemanusiaan merupakan upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat dengan kekuatan tertentu (diplomatic and military) di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan dari negara (countries with internal conflict). Masalah dalam jurnal ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional tentang intervensi kemanusiaan. Kedua, bagaimana peran PBB dalam intervensi kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber utama prosedur pengumpulan data adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan hukum internasional tentang intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB diatur dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Intervensi kemanusiaan secara hukum dibenarkan dengan ketentuan berikut ketentuan yang diatur dalam hukum internasional yang berlaku, yaitu Piagam PBB Pasal 39-51. Sedangkan peran PBB dalam intervensi kemanusiaan dalam konflik bersenjata dilakukan oleh Dewan Keamanan sebagai organ PBB di menjaga perdamaian dengan mengeluarkan keputusan dalam bentuk resolusi untuk daerah-daerah yang mengalami konflik. Oleh karena itu, yang diperlukan suatu perjanjian internasional yang mengatur dengan jelas tentang intervensi kemanusiaan, sehingga dalam pelaksanaannya, tetap konsisten dengan tujuan dan organ eksekutif intervensi kemanusiaan. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/255 10.37631/widyapranata.v1i1.255 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 65-88 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/255/157 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.ejournal.widyamataram.ac.id:article/256 2021-03-22T10:49:46Z pranata:ART

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/257 2021-08-23T15:47:31Z pranata:ART

Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Rusdi, Muhammad Mahkamah Konstitusi Dissenting Opinion Kesadaran Hukum Penelitian ini mengkaji mengenai dissenting opinion dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, pada saat uji materi . Sehingga perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap dua hal, yaitu; pertama, memberikan keleluasaan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk memetakan putusan-putusan hakim yang memang didasarkan terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif.Dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya dissenting opinion paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat memunculkan putusan yang berkualitas.Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode kualitatif deskriptif.Sumber dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor138/PUU-VII/2009) yang dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi.Analisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dan dua teori, yaitu teori kewenangan dan teori teleologi. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/257 10.37631/widyapranata.v1i1.257 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 89-107 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/257/158 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/258 2021-08-23T15:51:09Z pranata:ART

Tanggung Jawab Hukum Bagi Pelaku Penghinaan Lambang Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Chrisjanto, Edy SanksiPidana Penghinaan LambangNegara Tanggungjawabhukumbagipelakupenghinaanlambangnegaradalamprespektifhukumpidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memberikan sumbangsih dalam dunia akademik terkait terkait dinamika hukum di Indonesia terutama tentang problematika dan dinamika tindak pidana penghinaan lambang negara. Semakin berkembangnya teknologi dan bermunculannya media sosial, menimbulkan akses yang sangat mudah untuk terjadi sebuah perbuatan pidana. Salah satunya adalah penghinaan terhadap lambang negara. Delik pidana ini bisa timbul dengan mudah akibat kesengajaan maupun kelalain oleh pelaku. Maka sanksi pidana yang ada pun bisa dikaji dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/258 10.37631/widyapranata.v1i1.258 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 108-124 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/258/159 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/259 2021-08-23T15:49:49Z pranata:ART

Hak Atas Aksesibilitas Obat Paten Bagi Masyarakat Muis, Lidya Shery Aksesibilitas Hak Obat Paten. Hak atas aksesibilitas obat paten merupakan hak konstitusional Warga Negara sebagai hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Namun dalam kaitannya dengan hak atas obat paten yang memberi reward kepada penemunya dalam jangka waktu tertentu untuk memproduksi, mendistribusikan, mengeksploitasi secara ekonomis dan melarang pihak ketiga untuk memproduksinya, telah memberi efek negatif yaitu dibatasinya aksesibilitas publik atas obat paten. Masalah pokok yang akan dikaji adalah bagaimana ratio legis hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat dan bagaimana perbandingan hak atas akses obat bagi masyarakat dalam perjanjian Internasional dan Peraturan paten di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monopoli obat paten mengakibatkan hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat semakin tidak terkontrol karena harga obat paten yang sangat mahal, dikarenakan bahwa pada realitanya TRIPs lebih dominan melindungi hak negara maju sebagai pemegang hak atas obat Paten, meskipun ada Deklarasi Doha yang di lahirkan untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dikarenakan sulitnya akses obat dan harga obat yang mahal. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2019-02-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/259 10.37631/widyapranata.v1i1.259 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 1 No. 1 (2019); 36-64 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v1i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/259/160 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/260 2021-08-23T15:13:27Z pranata:ART

Merefleksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Takanjanji, Jefri Refleksi Penipuan Online Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membuat kemudahan bagi orang dalam melakukan berbagai kegiatan, dan disisi lain hal ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku tindak kejahatan. Penipuan merupakan contoh kejahatan konvensional dan tegas diatur dalam KUHP, namun seiring jaman maka para pelaku penipuan juga memperlancar perbuatannya dengan menggunakan teknologi elektronik yang diatur dalam Undang-undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan konvensional ketika menggunakan alat elektronik akan berubah memasuki ruang lingkup undang-undang khusus yaitu tentang ITE. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative namun didukung wawancara sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kejahatan memerlukan metode penanggulangan yang memadai pula dari pihak penegak hukum yaitu Kepolisian. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/260 10.37631/widyapranata.v2i2.260 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 2 (2020); 75-90 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v2i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/260/171 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/261 2021-08-23T15:13:27Z pranata:ART

Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum Fuad, Fuad Socio Legal Hukum berperan besar dalam kehidupan manusia khususnya pada masa transisi menuju pembaharuan hukum, begitupun dengan ilmu hukum yang mampu menghadirkan perspektif yang baru. Meskipun dalam perkembangannnya ilmu hukum tidak mampu memberikan data secara lengkap bagi pelaksanaan kekuasaan, namun keberadaan ilmu hukum yang memiliki metode pendekatan yang sistematis, kiranya menjadi hal yag berguna dalam perumusan hukum yang lebih baik. Interaksi yang terjadi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial lainnya menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam konsep hukum dan pada akhirnya menjadi suatu pemahaman dengan perspektif sosiologis. Sehingga pada tataran teoritik, hal tersebut memunculkan sociology of law dan pada tataran filsafat memunculkan sociological jurisprudence. Ilmu hukum yang terus berkembang pada akhirnya menciptakan berbagai aliran, mulai aliran hukum alam (irasional dan rasional), aliran hukum positif (analitis dan murni), aliran utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, pragmatic legal realism, socio legal studies dan aliran hukum kritis. Hal ini menunjukkan proses searching the truth tidak pernah berhenti. Menjelaskan keterkaitan hukum, ilmu hukum, sociological jurisprudence, diperlukan suatu methode research yang tepat dan representatif. Karena melalui research akan ada temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (truth, true, knowledge) dan pada akhirnya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/261 10.37631/widyapranata.v2i2.261 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 2 (2020); 32-47 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v2i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/261/167 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/263 2021-08-23T15:13:27Z pranata:ART

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman) Nasution, Uly Purnama Mediasi Medis Melindungi serta menjamin kesehatan setiap warga negara menjadi hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, hal tersebut secara implisit terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 seringkali setiap tindakan yang di laksankan belum mampu menjawab amanah konstitusi tersebut dari adanya tindakan yang membehasan keselamatan pasien.  tidakan tersebut sering dilaksankan uapaya mediasi akan tetapi Efetivitas mediasi sering tidak dapat di terapkan sebgaimana mestinya mengingat berbagai kendala antara lain meliputi hasil laboratorium yang sering tidak transparan sehingga pasien yang sehat dapat di covid kan dan serta dokter melakukan tindakan tidak sesuai dengan informed consent sehingga sering kali keluarga korban lebih memilih jalur hukum ketimbang mediasi mengingat sudah menimbulkan korban dan nyawa tidak dapat di gantikan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/263 10.37631/widyapranata.v2i2.263 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 2 (2020); 91-108 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v2i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/263/172 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/264 2021-08-23T15:13:27Z pranata:ART

Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia Suryono, Kelik Endro perusahaan leasing wanprestasi debt collector eksekusi jaminan fidusia Manusia dalam memenuhi kebutuhan secara alamiah akan selalu mencari peluabg/celah, dalah suatu hal untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan atau keinginan tersebut untuk memiliki sesuatu untuk yang bersifat konsumtif ataupun sebagai sarana/ modal usaha, maka kemudian kebutuhan dan/ peluang bisnis di bidang leasing. Perusahaan pembiayaan ini menghadapi dilemma ketika konsumen/nasabah nya wanprestasi atau telat atau gagal bayar (bad debt). Perusahaan leasing akan berupaya mengembalikan hak nya yaitu baran yang telah menjadi jaminan fidusia, sepintas Nampak hubungan keperdataan, tapi kita ketahui bersama seringkali upaya untuk mengembalikan hak perusahaan leasing ini kesulitan, akhirnya beberapa dari perusahaan ini menggunakan jasa debt collector eksternal, atau karyawan perusahaan yang bertugas menjadi debt collector, disini akan menimpulkan implikasi hukum yang kompleks yaitu perdata dan kemungkinan pidana terkait upaya/ tindaka dari debt collector, terhap eksekusi jaminan fidusia secara sepihak. Maka pemerintah menerbitkan berbagai regulasi untuk melindungi para pihak, yaitu konsumen/nasabah yang acapkali menjadi pihak yang dirugikan/ subordinat, disisi lain keberlangsungan perushaan leasing (atau perusahaan apapun) adalah unsur penggerak perekonomian nasional. Maka penulis melakukan penelitian normative yang komprehensif dari sudut pandang perdata maupun pidana.  Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-03-25 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/264 10.37631/widyapranata.v2i2.264 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 2 No. 2 (2020); 1-17 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v2i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/264/165 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/266 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Penanganan Intoleransi Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Rusdi, Muhamad Intoleransi Penanganan dan Konflik Sosial ABSTRAKMasalah intoleransi seringkali mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga, masalah semacam ini harus di tangani sedini mungkin agar tidak menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakt. Maka, Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, menjadi suatu solusi untuk menangani masalah-masalah Intoleransi yang seringkali terjadi di Yogyakarta. Setidaknya karena dipicu oleh dua hal yaitu: pertama, keberadaan intoleransi masih ada dan seringkali muncul dengan jarak yang berdekatan. Kedua, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DIY terkait pencegahan potensi konflik sosial. Maka, penelitian ini bertujuan menemukan persoalan yuridis dengan penelitian normatif deskriptif, melaluui pendekatan politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).Kata kunci: Intoleransi, Penanganan, dan Konflik SosialABSTRACTThe problem of intolerance oftenly bothers nation-state life, therefore the problem like this must be coped from earliest days, so it doesn't overspread and influence people's lives. Thus, the instruction of Governon of DIY Number 1/INSTR/2019 about Potencial Prevention of Social Conflict is a solution to cope the problems of intolerance which is happened in Yogyakarta oftenly.At least, it's triggered by two things: first, intolerance still exists and appears in a rapid time. Second, it hasn't follow up so far by the instruction of Governon of DIY about Potencial Prevention of Social Conflict.Therefore, the purpose of this research to find the juridical problem by using normative and descriptive research, by legal politic and human right approach.Keyword: intolerance, handling, and Social Conflict. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/266 10.37631/widyapranata.v3i1.266 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 129-145 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/266/188 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/267 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Pemetaan Normatif Logika Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Mahanani, Anajeng Esri Edhi Kompetensi Absolut Keputusan Tata Usaha Negara Pengecualian Kompetensi absolut peradilan menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan. Kepastian hukum untuk menghindarkan dari adanya tumpang tindih kewenangan menjadi alasan mengapa perlu dipetakan terkait keputusan tata usaha negara yang dikecualikan. Artikel ini akan membahas lebih mendalam terkait beberapa keputusan tatausaha negara yang dikecualikan menggunakan analissis deksriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa beberapa keputusan Tata Usaha Negara dikecualikan untuk diajukan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara memiliki logika yuridis yang kuat, kelebihan sekaligus kelemahan yang merujuk pada perlu diadakannya rekonstruksi undang-undang administrasi negara. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/267 10.37631/widyapranata.v3i1.267 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 76-89 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/267/186 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/268 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold Muhammad Saad, Dian Fitri Sabrina, Keadilan Pemilu Presidential Theshold Pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah Negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip negara demokrasi hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democration rechtstaat), prinsip demokrasi melahirkan pemilu yang demokratis. Namun dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara adil bagi partai politik peserta pemilu. Penelitian ini mengkaji sejauh mana presidential threshold memberikan keadilan bagi pelaksanaan pemilu khususnya terkait hak partai politik sebagai peserta pemilu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, di mana data dan informasi dianalisis secara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya persamaan hak dalam penentuan ambang batas dengan tidak menghilangkan hak minoritas partai politik peserta pemilu dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/268 10.37631/widyapranata.v3i1.268 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 15-37 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/268/181 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/269 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Rekonseptualisasi Perjanjian Jual Putus Terkait Klaim Pengarang Terhadap Pemberlakuan Klausula Non Use Sierrad, Muhammad Zaki Lisdiyono, Edy Irianto, Sigit Rekonseptualisasi Perjanjian Non User Konsep peralihan kepemilikan hak cipta buku melalui Perjanjian  jual Putus pada Sistem Hukum Hak Cipta Indonesia jelas belum memberikan ketentuan klausula Non Use. Secara substansi hukum, Para pihak dapat mengaturan peralihan Hak Cipta melalui Perjanjian Jual Putus yang disepakati dan ditandatangani para pihak. Namun dalam praktek, perjanjian yang telah dibuat sama sekali juga tidak mencantumkan klausula Non Use tersebut. Jika terjadi sengketa pelaksanaan perjanjian Jual Putus, dimana Pengarang melakukan klaim diberlakukannya klausula Non Use terhadap Penerbit yang mendiamkan manuskrip dalam keadaan semula, maka Pengadilan dapat menggunakan asas-asas perjanjian, kepantasan dan kebiasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata Jo. Pasal 1601 KUH Perdata, sebelum lahir peraturan perundang-undangan khusus tentang Hukum Kontrak Hak Cipta Indonesia. Rekonseptualisasi Peralihan kepemilikan hak cipta buku melalui Perjanjian Jual Putus belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak, maka secara yuridis dapat diusulkan rekonseptualisasi. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/269 10.37631/widyapranata.v3i1.269 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 38-61 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/269/182 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/270 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE Rahmawati, Nur Muslichatun, Muslichatun Marizal, M Kebebasan Berpendapat Pemerintah Media Sosial dan UU ITE. Pemerintah menuntut keaktifan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Namun, pernyataan tersebut menimbulkan polemik berbagai kalangan. Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui respons mahasiswa terkait pemerintah yang menuntut untuk dikritik, namun terancam oleh UU ITE. Dan membahas bentuk jaminan hukum agar masyarakat dalam mengkritik pemerintah dapat terlindung dari sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan melakukan survei melalui kuesioner, dan metode yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Adanya UU ITE membuat masyarakat khawatir dalam memberi kritik dan masukan kepada pemerintah karena kurangnya jaminan atas kebebasan berpendapat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/270 10.37631/widyapranata.v3i1.270 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 62-75 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/270/189 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/271 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong Rusmala Ratnawati, Erna Tri Berita Bohong Korban Perlindungan Hukum Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah apakah wawancara  Anji dengan Hadi Pranoto terkait dengan vaksin COVID-19 yang viral memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong) ? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat  penyebaran berita bohong (hoax)? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan metode analisis diskriptif kualitatif. Hasil analisis terhadap rumusan masalah adalah berita viral wawancara Anji dengan Hadi Pranoto memenuhi unsur tindak pidana penyebaran hoax (berita bohong) yang dapat dijerat melalui Pasal 28 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun demikian UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax, karena Pasal 28 (1) UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja, sehingga perlu di juntokan  UU Nomor 1 Tahun 1946. Perlindungan hukum bagi korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax, selain pertanggungjawaban pidana maka korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi hoax tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata melalui gugatam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata maupun berdasarkan Pasal 38 UU ITE. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/271 10.37631/widyapranata.v3i1.271 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 90-104 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/271/185 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/272 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris Anggriawan, Teddy Prima Pengangkatan Anak Akta Pengakuan Anak Notaris Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait dengan hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak  yang dibuat oleh Notaris dan mengetahui akibat hukum pengangkatan anak bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan sumber  yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah. Analisa data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif analitis yaitu metode yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pada dasarnya pengangkatan anak harus dengan penetapan Pengadilan, hal tersebut didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri dan Akta yang dibuat dihadapan notaris terkait dengan pengakuan anak hanya bersifat pengikatan terhadap apa yang dikehendaki para pihak secara privat terkait hubungan hukum masing-masing pihak tersebut terhadap pengangkatan anak dan tidak memiliki kekuatan hukum mutlak terkait dengan legalitas status pengangkatan anak tersebut jika tidak didaftarkan dan mendapat penetapan Pengadilan negeri. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/272 10.37631/widyapranata.v3i1.272 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 1-14 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/272/180 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/273 2021-08-23T14:56:48Z pranata:ART

Revolusi Sistem Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Studi Lapangan Di Desa Bantul) Rachmawati, Sisca Anindya Revolusi Tanah PTSL Revolusi Pencatatan Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan langkah revolusi yang dilaksanakan dalam memberikan Jaminan kepastian akan kepemilikan tanah hal ini dilaksanakan Dalam rangka mengurangi konflik sengketa tanah dan memberi kepastian hukum untuk para pemilik tanah, pemerintah mengeluarkan program untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah ini merupakan hal yang sangat di butuhkan masyarakat adapun berbagai pertimbangan yang dilaksanakan mulai dari mengatasi permasalahan tanah yang hingga hari ini terus terjadi selain itu juga  merupakan Jaminan yang diatur sebagai bahagian daripada Konsep negara hukum modern yang meletakan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban atau keamanan melainkan memberikan jaminan kesejahteraan. Implementasi program PTSL di Desa Bantul tahun 2019 telah sesuai dengan asas-asas pendaftaran atas tanah, yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka walaupun dalam beberapa asas tidak sepenuhnya dalam praktiknya dapat mewujudkan asas tersebut. Dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Bantul tahun 2019 ditemui ada pada sisi masyarakat yang menilai bahwa waktu yang disediakan untuk mengumpulkan berkas-berkas persyaratan terlalu singkat. Selain itu ada beberapa warga yang kurang mampu memahami prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan dalam mengikuti program PTSL di Desa Bantul tahun 2019. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-04-04 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/273 10.37631/widyapranata.v3i1.273 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 1 (2021); 105-128 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/273/187 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/410 2021-09-27T04:22:45Z pranata:ART

Fungsi AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja Febriyanti, Dwi Aini, Sartika Nur Resta, Alya Vena Bagaskara P.K.P, Raka AMDAL Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan UU Cipta Kerja Peran AMDAL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan berdampak pada pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, Fungsi AMDAL sebagai pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pasca UU Cipta kerja, dan konsep ideal AMDAL sebagai instrumen dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan setelah pengesahan UU Cipta Kerja. penggunaan AMDAL menjadi instrumen mengenai dampak dan imbas krusial dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Penyederhanaan izin lingkungan dengan menghapuskan AMDAL bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena hanya menempatkan pembangunan dalam perspektif jangka pendek. Kemudian Perubahan yang paling krusial dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai AMDAL ini adalah mengenai perizinan.Izin lingkungan telah berubah menjadi persetujuan lingkungan oleh karena itu penilaian terhadap dokumen AMDAL juga akan hilang dikarenakan juga komisi penilai AMDAL telah dihapus dalam UU Cipta Kerja. Serta dampak adanya UU Cipta Kerja disebutkan tidak sepenuhnya AMDAL dihilangkan, tetapi akan menghapuskan fungsi wajib AMDAL bagi sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha tanpa adanya kepastian dan landasan yang jelas. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/410 10.37631/widyapranata.v3i2.410 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 115-133 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/410/257 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/412 2021-09-27T04:22:45Z pranata:ART

Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Muammar, Helmi Kurniawan, Wawan Fauzi, Fuad Nur Bambang T, Y Farid Tanihatu, Aryo Caesar Korupsi Disparitas PERMA Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020),  tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang ditimbulkan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam perkara korupsi yang sifatnya serupa. PERMA No.1/2020 merupakan perkembangan hukum baru sehubungan dengan pedoman pemidanaan, dan secara langsung mempengaruhi dua sumber utama masalah disparitas pemidanaan, yaitu faktor hukum/peraturan dan hakim. PERMA No.1/2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. PERMA No.1/2020 ini dapat mendukung dan mewujudkan perlakuan yang sama bagi para pelanggar, keseragaman pendapat hakim, serta keseragaman pelaksanaan undang-undang dan konsistensi putusan pengadilan dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/412 10.37631/widyapranata.v3i2.412 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 75-97 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/412/255 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/423 2021-09-27T04:22:45Z pranata:ART

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Rahmat, Doris Budi NU, Santoso Daniswara, Widya Narapidana Petugas. Pembinaan Fungsi petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Serta adanya Problem Lembaga Pemasyarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi di tinjau dalam perpektif  sosiologi meliputi hal hal sebagai berikut Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, Rendahnya  minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan, Kurangnya memadai tenaga teknis pemasyarakatan, Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya, Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing, Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugasKata kunci : Narapidana. Pembinaan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/423 10.37631/widyapranata.v3i2.423 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 134-150 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/423/258 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/427 2021-09-27T04:22:45Z pranata:ART

Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Mahanani, Anajeng Esri Edhi Fitriana, Zuhda Mila Anggriawan, Teddy Prima Wahyudi, Eko Government control legal awareness legal culture legal compliance social control Pandemi covid-19 merupakan bencana yang penanganannya merupakan pekerjaan rumah bersama. Setiap kebijakan penanggulangan dan pencegahan penyebaran serta dampak pandemi covid-19 di Indonesia selain melihat dari substasi dan struktur, juga penting untuk melihat budaya hukum yang mempengaruhi akan membahas hubungan Goverment Control dan Social Control dalam mempengaruhi budaya hukum taat kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Serta membahas kausalitas ksadaran dan budaya hukum dalam membentuk kepatuhan hukum kebijakan penanggulangan covid-19 di Indonesia. Dalam pembahasan ditemukan, bahwa harus terdapat sinergisitas antara Goverment Control dan Social Control dalam menciptakan kepatuhan, ketaatan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum nyatanya sangat dipengaruhi dengan budaya hukum masyarakat, yakni memperlihatkan kesadaran hukum yang baik. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/427 10.37631/widyapranata.v3i2.427 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 64-74 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/427/254 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/431 2021-09-27T04:22:45Z pranata:ART

Urgensi Informed Consent Antara Dokter Dengan Pasien Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Malpraktik Tajuddin, Mulyadi Alrianto Pieter, Salvadoris Informed Consent Pembuktian Malpraktik AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait  perbuatan melawan hukum dalam informed consent yang berujung malpraktik dan pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengaki beberapa pendekatan untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perbuatan melawan hukum informed consent yang berujung malpraktik dapat dilihat dalam dua hal yakni secara hukum perdata dilihat dari segi kerugian material pribadi yang ditimbulkan maupun hukum pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan undang-undang yang dilanggar, rasa keadilan, dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dilanggar dan menimbulkan pertenggungjawaban pidana. Pembuktian tindak pidana malpraktik yang diakibatkan informed consent dilihat dari apakah perbuatan tersebut 1)Terbukti terjadi standar pelayanan; 2) Terbukti pasien mengalami kerugian atau kerusakan setelah perataan dan 3) Terbukti ada hubungan sebab-akibat antara pelaksanaan praktik yang tidak sesuai dengan standar dengan kerugian yang dialami pasien. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/431 10.37631/widyapranata.v3i2.431 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 28-44 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/431/252 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/433 2021-09-27T04:22:45Z pranata:ART

Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta Perdana, Rifki Putra Fuad, Fuad Munawar, Said BPSK sengketa konsumen pelaku usaha penyelesaian Penduduk dalam usia produktif yang cukup besar sehingga menjadi konsumen dengan daya beli yang besar pula, namun konsumen di Indonesia umumnya memiliki posisi lebih lemah daripada produsen. BPSK merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan kabupaten dan kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Maka BPSK memiliki tugas berat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong iklim investasi, maka penelitian ini ingin mengkaji implementasi yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK), dan kendala-kendala yang dihadapi, secara khusus melihat peran BPSK Kota Yogyakarta di tahun 2020-2021. Sejauh ini BPSK Yogyakarta telah optimal dalam menjalan fungsi dan berdasar asas murah, cepat, sederhana, namun masih minim publikasi. Kedepan penulis berharap BPSK bertugas sebatas menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, sedangkan tugas pengawasan klausula baku menjadi tugas dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/433 10.37631/widyapranata.v3i2.433 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 1-27 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/433/251 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/442 2021-09-27T04:22:45Z pranata:ART

Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia Khair, Otti Ilham Pemutusan Hubungan Kerja Perlindungan Tenaga Kerja Undang-Undang Cipta Kerja Pada bulan Maret tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penanggulangan penyebaran virus corona COVID-19 dengan mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Aturan dimaksud membatasi aktivitas warga negara pada daerah tertentu yang terjangkit infeksi Covid-19 secara menyeluruh demi mencegah semakin menyebarnya Covid-19. Pembatasan tersebut, diantaranya dengan menutup operasional perusahaan, sehingga berpotensi terhadap keberadaan usaha serta melakukan tindakan efisiensi kerjawan dengan cara diputusnya hubungan kerja. Pada saat bersamaan Pemerintah dan legislatif menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mengubah sebagian UU Ketenagakerjaan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaaimana bentuk perlindungan tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis normatif dan metode analisis deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah belum tercapainya keadilan dalam mendapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara kadua pihak Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/442 10.37631/widyapranata.v3i2.442 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 45-63 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/442/253 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/443 2021-09-27T05:41:49Z pranata:ART

Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE Muslih, Sodik Ramadhani, Mutiara Riyanti, Diyah Ayu Marizal, Muhammad Implementasi Kebebasan berpendapat Restorative Justice UU ITE. Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, pada faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya mendapat perlindungan sebagai hak konstitusional. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang belum jelas batasannya, sehingga menimbulkan multitafsir dan pelaksanaanya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian republik Indonesia mengeluarkan Surat  Edaran  Polri  Nomor:  SE/2/11/2021  tentang  Kesadaran  Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis kajian penulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Restorative Justice berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat.. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2021-09-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/443 10.37631/widyapranata.v3i2.443 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 3 No. 2 (2021); 98-114 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v3i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/443/259 Copyright (c) 2021 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/470 2024-08-14T11:19:51Z pranata:ART

Juridic Review of the Rights of Children with Mental and Physical Disabilities to Rehabilitation Wijaya, Alvian Dwiangga Anggriawan, Teddy Prima Perlindungan Hukum Kesetaraan Rehabilitasi According to the Big Indonesian Dictionary, people mean people who suffer (suffer) something. Meanwhile, disability means a condition (such as illness or injury) that damages or limits a person's mental and physical abilities; or being unable to do things the normal way. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people. Prior to the enactment of Law No.19/2011, Indonesia already had Law No. 4/1997 on Persons with Disabilities (Law No.4 / 1997). The establishment of Law No.4 / 1997 is still considered to have not answered various issues of respect, protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities, so Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities was born (Law No.8 / 2016). The purpose of this research is to find out more clearly and in detail how to fulfill the rights of children with mental and physical disabilities in obtaining rehabilitation based on a juridical review. The method used is normative juridical with a non-doctrinal approach that views law as the basis. The results of this study are in accordance with applicable laws in Indonesia, in this case it is appropriate for the government to pay more attention to or improve existing programs specifically for persons with disabilities so that their lives are guaranteed in accordance with existing laws. Keywords: Equality; Legal Protection; Rehabilitation Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/470 10.37631/widyapranata.v4i1.470 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 12-19 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/470/299 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/541 2024-08-14T11:19:51Z pranata:ART

The Policy Of The Death Penalty For Perpetrators Of Corruption Is Studied From A Sociological Perspective Of Law Munasto, Daud Kata kunci Tindak Pidana Korupsi Sanksi Pidana Mati Perspektif Sosiologi Hukum. Corruption as an extraordinary crime provides regulations regarding the death penalty for the perpetrators. However, the fact is that this provision has never been applied by judges in adjudicating corruption cases. Therefore, corruption continues to occur and has expanded both the mode and the perpetrators. The formulation of Article 2 paragraph (2) UUTPK relating to "emergency conditions" is difficult to fulfill its elements. The formulation of the word "can be sentenced to death", provides an opportunity for judges to impose other heaviest criminal alternatives that are not in the form of a crime of loss of life opportunity, namely imprisonment for a certain period of time; or a maximum of 20 years or life imprisonment. The purpose of this study is to determine and explain the quality of the policy formulation of capital punishment for criminals. The research method used is normative juridical, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this study are first, a review of the sociology of capital punishment for perpetrators of criminal acts of corruption. Efforts to tackle corruption must be carried out thoroughly both for law enforcers of corruption crimes and must be completely free from the intervention of any party with a legal sociology approach. Keywords: Corruption Crime; Death Penalty Sanctions; Legal Sociology Perspective. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/541 10.37631/widyapranata.v4i1.541 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 20-30 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/541/300 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/545 2024-08-14T11:19:51Z pranata:ART

Problematics of Consumer Protection in Business Activities Asri, Cahya Purnama Artha, Bhenu Bahri, Bahri Consumer Protection Hukum Konsumen Problematika Abstract The problem that occurs in consumer protection is the lack of regulation regarding setting minimum and maximum standards in the value issued by each product and brand so that consumers feel confused in determining these products and weak supervision can affect producers and business actors in setting value so that it has the potential to harm consumers. components that affect consumer protection are caused by the application of regulations or consumer protection rules that are not comprehensive, and leave gaps that can harm consumer rights in the cellular ecosystem, especially if it involves non-financial institutions, and consumer protection by non-financial institutions is much weaker than protection by bank payment service Keywords: Consumer Protection, Consumer Law, Problems Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/545 10.37631/widyapranata.v4i1.545 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 101-114 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/545/305 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/554 2024-08-14T11:19:51Z pranata:ART

Legal Responsibility of Land Maker Offices (PPAT) for Loss of First Sheet of Act Wulan, Sri Hasrul, Muh Arisaputra, Muh Ilham Land Deed Official (PPAT) is a public official who is given the authority to make an authentic deed for certain legal actions in the form of land rights or property rights over flat units. A PPAT is obliged to properly keep the first sheet of the deed he made. However, there is no rule regarding how the PPAT is responsible for the loss of the first sheet of the deed, because the storage of the first sheet is part of the PPAT protocol. The type of research is empirical legal research, the research location is in Makassar City. Data collection techniques are interviews and literature studies. Analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the study indicate that (1) PPAT's responsibility for the loss of the first sheet of the deed due to his mistake is to make a statement that it is true that there has been a transfer of rights from the seller to the client before the PPAT. Then the register book is photocopied and legalized, and so on. (2) Legal remedies by clients who are harmed due to the loss of the first sheet of deed due to PPAT's mistake are to file a complaint of violation by PPAT, the complaint is submitted in writing to the Ministry or through the complaint website, report application or other complaint facilities provided by the Ministry. The client can also submit a report to the MPPD by including the identity of the complainant and the reported party and attaching evidence Keywords: Deed; PPAT; Responsibility Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/554 10.37631/widyapranata.v4i1.554 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 1-11 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/554/298 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/564 2024-08-14T11:19:51Z pranata:ART

Application Of Supplementary Penalty As A Substitute For Money In Cases Of Corruption Criminal Proceedings Muammar, Muammar Meldandy, Maulana Pidana Tambahan Uang Pengganti. Korupsi Abstract The determination of additional punishment in the form of "replacement money" should ideally be equal or balanced with state financial losses as a result of criminal acts of corruption. Interesting in the decision of the Semarang District Court Number: 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.smg there is an unequal determination of "replacement money" when compared to state financial losses caused by criminal acts of corruption committed by the defendant in the "Budget" corruption case. Maintenance of Motorized Service Vehicles by the Chairperson of the Regional Legislative Council of Grobogan Regency for the 2009-2014 period”. This type of normative legal research with a normative juridical approach examines library materials in the form of books, magazines and legislation that correlates with the discussion of the problem. Regarding the legality of additional criminal charges in the form of substitute money in corruption cases, it is stated in Article 18 paragraph (1) letter b of Law no. 31 of 1999 concerning the Crime of Corruption, namely "payment of compensation as much as possible equal to the property obtained from the crime of corruption". The judge's consideration in the decision above is concluded to be less relevant if it is associated with additional penalties in the verdict in the form of replacement money. Keywords: corruption; replacement money; supplementary penalty Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/564 10.37631/widyapranata.v4i1.564 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 31-49 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/564/301 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/566 2024-08-14T11:19:51Z pranata:ART

Reflecting the Effectiveness of Yogyakarta City Government's Policies in Creating a Smoke-Free Zone Andini, Hafizien Sastri Syakdiah, Syakdiah Kusumawiranti, Retno Penerapan Kawasan Bebas Rokok Yogyakarta The responsibility of the State and the regions in carrying out the constitutional mandate that guarantees a healthy living environment is carried out by the Yogyakarta city government through the implementation of the Yogyakarta City Regional Regulation No. 2 of 2017 concerning non-smoking areas, the City Hall environment has not gone well, because there are still violations committed by visitors by smoking in any place. Even though the City Government has provided three smoking areas. The implementer already has compliance with the implementation of a smoke-free area by implementing this program as well as possible. But not with people who still can't follow and apply the rules of this no-smoking area. The effectiveness of implementing a smoke-free area is still not running as it should, this is due to various obstacles and obstacles in implementing a smoke-free area, namely community compliance and participation. The call for a smoke-free area is still underestimated by the public. The lack of community participation in implementing a smoke-free area has made implementers think of other ways to implement this program. The level of community compliance is also very low due to the lack of public awareness of the importance of implementing this smoke-free area.  Key words : Application, Non-Smoking Area, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/566 10.37631/widyapranata.v4i1.566 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 85-100 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/566/304 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/583 2024-08-14T11:22:42Z pranata:ART

Role of Technology Integration in the Justice Management System Galang Windi Pratama, Toebagus Integrasi Teknologi Sistem Peradilan. The implementation of E-court based on Supreme Court Regulation Number 3 of 2018, according to the author, its effectiveness is still in doubt because of the drastic change from the previous court service system which was completely offline but now must be done online, of course, it leads to its own polemic which is not impossible, it actually slows down the trial. Based on this, the author intends to conduct research that examines the role of technology integration in the justice system. The research was conducted using an empirical juridical approach, namely descriptive where the research source relies on data taken in the field where in this case the author chooses to conduct research at the Semarang City District Court and the Religious Courts which are supported by relevant literature. analyzed using data triangulation to obtain relevant results. The results show that the integration of technology in the judicial system as seen in the application of e-Court in Semarang is still not effective because based on data obtained from 2016-2019 there is no significant increase in applicants registering cases. E-Court still needs a lot of improvement including adding the possibility to integrate the e-court system into criminal justice. However, before achieving that, there is a big task that must be completed by the Supreme Court as the institution that oversees all judiciary in Indonesia, namely increasing socialization not only to advocates but also court employees and the public as potential application users so that the implementation of e-court can run effectively. Keywords: Technology Integration, Justice System. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/583 10.37631/widyapranata.v4i1.583 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 50-66 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/583/302 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/586 2024-08-14T11:19:51Z pranata:ART

Judge's consideration of annulment of marriage (Case Study at Yogyakarta Religious Court) Khairuddin, Khairuddin Budiarto, Djoko Erizal, Erizal pertimbangan hakim putusan pembatalan perkawinan permohonan gugatan Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman with the ideal goal, to form a happy eternal family based on God Almighty/Supreme, but in fact not all marriages run well according to the purpose of the law. Marriage annulment is a real phenomenon in society, and it does not distinguish any ethnicity, race, religion, or class. The following is a decision study to find out the process of annulment of marriage, in Law Number 1 of 1974 and the judge's considerations in deciding cases of marriage annulment, in the current era although it is only limited to 3 (three) decisions. It is hoped that it will arrive at a final conclusion regarding the judge's considerations on the decision to annul marriage.   Keywords: judge's consideration, decision, marriage annulment, petition, lawsuit, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/586 10.37631/widyapranata.v4i1.586 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 1 (2022); 67-84 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/586/303 Copyright (c) 2022 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/682 2024-08-19T13:53:19Z pranata:ART

Measuring Merdeka Belajar Correlativity with the National Education System Act No. 20 of 2003 and Pancasila Franciscus Xaverius Wartoyo Merdeka Belajar in the perspective of the Law No. 20 of 2003 on the National Education System, has an important role in the development of the character of the pupils. As the concept of independent university learning with a concept of hybrid education for the first three semesters in the major is in demand as part of character formation in the field. Like working on a village project, social welfare, entrepreneurship, internships in companies and so on. The national educational system within the boundaries of character education is expected to produce qualified people, in building the cultural character of the nation, the educational environment should lead to the creation of a conducive environment in accordance with the Pancasila State and UUD 1945. This research is a study with a normative jurisprudential approach. The results of this study show that character is a good objectivity over human qualities.   Keywords: Merdeka Belajar, Character Education, Law of the State, UUD 1945 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/682 10.37631/widyapranata.v4i2.682 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 2 (2022); 115-126 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/682/337 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/683 2024-08-22T06:03:03Z pranata:ART

Publication of Usage Rights Certificates on Ownership Land by the Regional Government for the Development of Public Facilities Mustafa, Farid Ilham Arisaputra, Muhammad This study aims to determine the legal implications of the issuance of right of use certificates on land owned by individuals, as well as to determine the responsibility of the National Land Agency and the Gowa Regency Government for the issuance of certificates of use rights on land owned by individuals. This study uses an empirical legal research type, which examines and analyzes how the law works in the community. Research results (1) there are no rules governing the transfer of personal rights into state ownership, but in practice if such a thing happens, the legal basis used is Article 131 of the ART/BPN Ministerial Regulation Number 3 of 1997. Where the registration of the abolition of rights itself must accompanied by a statement of release of rights to the state which is signed before the Head of Regency/City BPN. (2) The BPN is also responsible for revoking/cancelling one of the certificates deemed invalid. Meanwhile, the local government of Gowa Regency is responsible for clearing the land without any burden on it. Keywords: Transfer of Land Rights, Use Rights, and Ownership Rights Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-10-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/683 10.37631/widyapranata.v4i2.683 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 2 (2022); 190-215 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/683/343 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/684 2024-08-14T11:38:46Z pranata:ART

Legal certainty on the claimed land as a forest area in the neighborhood of the Batulapisi district of Gowa Pota, Al Araaf Ode M.Pide, A. Suyaman Susyanti Nur, Sri This study examines the implications of land registration after the release of forest areas in the Batu Lapisi neighborhood in Malino Village, Tinggi Moncong District, Gowa Regency. The research conducted is empirical research. Empirical research examines law in action. Thus, the empirical world is das sein (what is the reality. Data analysis is descriptive by providing an overview of what should be done about these legal problems. The results show that the implementation of land registration which is claimed as a forest area in the Batu lapisi Dalam environment) Kelurahan Malino was implemented based on the recognition of old rights in the form of Ipeda evidence in 1976, then the National Agrarian Operations Project program in 1991 and finally the release of forest areas based on the Decree of the Minister of Environment and Forestry No. 362 / MENLHK / SETJEN / PLA.0/ 5 / 2019 with the method of land registration for the first time sporadically. Implications of land registration after area release is carried out under the authority of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia which issues land parcels based on the Spatial Review scheme of conservation forest areas by issuing them a Decree of the Minister of Environment and Forestry No.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/ 5/2019, then the minister determines the people who receive the Blue SK as the basis for registering land rights. After that, the Gowa Regency BPN carried out the administrative process of sporadic land registration based on the Blue Decree from the Minister of Environment and Forestry as well as evidence of physical control from the lurah or village head. If the land to be registered borders a forest area, a clarification or recommendation must be requested from the Regional 7 Makassar Forest Area Consolidation Center (BPKH).  Keywords: Legal Certainty, Rights, Land, Forests, Environment Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/684 10.37631/widyapranata.v4i2.684 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 2 (2022); 138-154 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/684/339 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/685 2024-08-19T13:58:08Z pranata:ART

Dynamics of Customary Land Rights for Public Interest in Indonesia Marizal, M Aulia Pravasta Indrianingrum Hilman Rigel Nugroho Customary land which is one part of the customary law community has a large and significant role in the existence of the existence of the customary law community in an area. It is undeniable that land is an important element for meeting the needs and achieving the level of welfare of each person, including customary law communities. Utilization of ulayat land or called ulayat rights owned by indigenous peoples is actually used and intended for the welfare of indigenous peoples. Basically, the use of ulayat land in Indonesia is carried out based on the communal style (togetherness) which is one of the characteristics of customary law communities. Along with the times, with the limited amount of land in the territory of Indonesia, but collided with the increase in the number of people and population density that continues to increase, it has implications for the discovery of customary land uses carried out by other than customary law communities. The dynamics that often become a problem in the utilization of customary land are interesting to be studied in more depth. This type of research belongs to the type of normative juridical, with the research method used in compiling this paper is descriptive-qualitative method. Keywords: Customary Law Community, Communal Land, Customary Rights Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/685 10.37631/widyapranata.v4i2.685 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 2 (2022); 155-166 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/685/340 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/686 2024-08-14T11:36:50Z pranata:ART

Implementation of Cooperation Agreement Between Widya Mataram University and Bahana Batik in Copyright Protection of Widya Mataram University Batik Design Zaki Sierrad, Muhammad Rusmala Ratnawati, Erna Tri Rifka Novita Maharani Armawati Batik is a fabric that has enormous differences from other kinds of fabric in design and manufacturing aspects. The Batik design is a masterpiece, created in the form of image design with unique characteristics, which has a copyright that is bounded to be protected by the law. This study focused on the copyright protection of Batik design. The purpose of this study is to learn the implementation of an agreement between Widya Mataram University and Bahana Batik as well as to find out the legal protection of batik design copyright in the cooperation agreement. This research uses the empirical research method with a juridical approach which is conducted by collecting data from interviews and by studying the agreement document which is further analyzed qualitatively. The results showed that the agreement was done under the hands and regulated the rights and obligations in the uniform procurement agreement. However, the agreement only regulates the prohibition for the use of the Widya Mataram Logo and does not include copyright ownership of batik design, thus the copyright of the batik design remains owned by Bahana Batik in accordance with Article 36 of undang-undang No. 28 of 2014 about Copyright. Key Words : Batik, Copyright, Cooperation Agreement Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/686 10.37631/widyapranata.v4i2.686 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 2 (2022); 127-137 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/686/338 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/687 2024-08-22T05:58:16Z pranata:ART

Legal Analysis of Unregistered Marriage Service Providers According to the Compilation of Islamic Law and Act No. 1 of 1974 on Marriage Meilya Nur Prianjani Sugeng Esther Masri The news of a valid marriage or a series marriage is often controversial, resulting in uncertainty of the marriage status, which has a negative impact on the parties involved, both wife, husband and child. Where it is explicitly stipulated in the Compilation of Articles 5 and 6 that marriages must be recorded before the Marriage Registrar (PPN) and registered with the KUA. The Law No. 1 of 1974, concerning Marriages, provides that every marriage shall be recorded according to the law in force, because it shall be performed in accordance with the terms and conditions in force which shall be confirmed before the law by the marriage record. The study aims to identify and analyze the phenomenon of online series weddings in Jakarta in particular and various legal issues arising from online series wedding practices and to study the series wedding using the wedding service provider that is distributed through social media. The aim of this study is to give thought to the development of legal science especially in the field of marriage law. Based on the conclusion, the author suggests the need for public awareness to be able to understand that whatever the reason, the negative impact of serial marriages is greater than the benefits. The issue of legal marriage or serial marriage is often a controversy that leads to uncertainty about the status of the marriage, which has a negative impact on the parties involved, both wife, husband and child. Keywords: unregistered marriage, service providers Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-10-02 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/687 10.37631/widyapranata.v4i2.687 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 2 (2022); 167-177 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/687/341 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/688 2024-08-22T06:00:45Z pranata:ART

Sandbox Policy: Crypto Asset Expansion Setting Efforts Syauket, Amalia Crypto Asset Trading is Growing Rapidly in Recent Years. Throughout January-May 2021, Crypto Asset Users managed to grow more than 50%, from around 4 million people last year, to 6.5 million people today. Likewise, if viewed from the side of the value of crypto assets in Indonesia, which swelled to Rp. 370 trillion. That number rose five times compared to the previous year, which was recorded at only Rp. 65 trillion. The Increase in Investors in the Digital Asset Commodity Business is Due to the Digitalization of the Economy. This Research Uses Qualitative-Normative Research Methods By Reviewing And Describing Library Materials Relevant To Sandbox Policy To Find Out How The Regulatory Model Is Specifically Regarding Crypto Investments, an investment that is relatively new and requires protection so that people feel safe and comfortable doing so. crypto investment. This study results show that the Government uses sandbox policy modeling to accommodate changes in responding to the necessity of disruption and fundamental innovation in dealing with the growth of crypto assets in the country, with a sandbox policy where crypto trading is allowed to continue, at the same time regulations will be corrected, by guaranteeing confidentiality. As well as transactions, so that people will be protected in making crypto investments.   Keywords: sandbox policy, crypto currency as a commodity, the role of Bappeti Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2022-10-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/688 10.37631/widyapranata.v4i2.688 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 4 No. 2 (2022); 178-189 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v4i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/688/342 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/766 2024-08-14T13:02:30Z pranata:ART

Efforts to Prevent Acts of Abuse Authority That Result in Harm State Finances Using the Government’s Internal Supervision Apparatus Santoso , Bagus Teguh Munir, Ahmad Law enforcers are trapped in the legal mechanism along with the punishment criteria determined by the legislators, for that reason our positive law has been regulated which is far from and contrary to the objective of a just law. The presence of excessive criminalization/criminalization with various kinds and types of negative law enforcement behavior in determining the criminal process, makes criminalization ultimately have a negative meaning and has the potential to hinder the development process. The research method used in this research is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach to the abuse of authority by internal government apparatus which is detrimental to state finances. The results of this study indicate that the assessment of the Government's Internal Supervisory Apparatus on administrative errors that cause state losses needs to be revised again. Because the assessment of the Government Internal Supervisory Apparatus will be followed up at the State Administrative Court. This is very risky because it is related to the element of causing harm to state finances, in fact it is the authority of the Corruption Court to decide it. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/766 10.37631/widyapranata.v5i1.766 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 1 (2023); 1-16 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/766/387 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/781 2024-08-14T15:54:04Z pranata:ART

Legal Consequences For Companies For Violations Of Collective Bargaining Agreements Rahmawati, Andiani Putri Mahanani, Anajang Esri Edhi ABSTRACT Collective Labor Agreements (PKB) made between companies and workers' unions must refer to the Law governing Manpower in Indonesia in order to guarantee workers' basic rights, guarantee equality and opportunity and treatment without discrimination for the welfare of workers. If the Collective Labor Agreement made is contrary to applicable laws, it can result in the Collective Labor Agreement being null and void by law. In this research, the writer wants to examine the Juridical Review of the Collective Labor Agreement between PT x and the Workers' Union y. The type of legal research in this thesis is normative legal research and uses qualitative data analysis methods. In the application of the Collective Labor Agreement (PKB) by PT x with the Labor Union y, there are several discrepancies between the contents of the clauses contained in the Collective Labor Agreement (PKB) and the provisions contained in the Law governing Manpower in Indonesia. Even though there are some discrepancies in the contents of the Collective Labor Agreement clause made between PT x and y. However, the substance and other components contained in the Collective Labor Agreement (PKB) are in accordance with the laws governing employment in Indonesia. Keywords: Collective Labor Agreement, workers, null and void Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/781 10.37631/widyapranata.v5i2.781 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 204-213 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/781/500 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/782 2024-08-14T15:31:25Z pranata:ART

Argumentation of Criminal Liability Law for Commercial Sex Workers (PSK) Alvian Dwiangga Wijaya Indawati, S.H., M.Kn., Yana One that is still a trend or problem in this country is prostitution. Prostitution is a crime that should be processed to its roots, because prostitution is also a structural problem that is fundamental and often found in society because to this day it is still a crime. moral problem. UU no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is the hope for all groups so that their rights can be protected, especially for women and children who are often victims of the circulation of the prostitution business. This type of research used by the author is normative research. This normative research is a type of legal research that originates from a scientific research procedure whose aim is to find the truth based on legal objectives from a normative perspective. Article 12 of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence has apparently not been able to ensnare PSK because there is no provision that regulates that the actions committed by PSK violate the provisions of the criminal law. Keywords: Commercial Sex Workers (Psk), Prostitution, Law No.12 concerning Crimes of Sexual Violence    Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/782 10.37631/widyapranata.v5i2.782 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 128-138 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/782/494 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/783 2024-08-14T15:24:15Z pranata:ART

Implementation of Legal Protection for Creditors for Defaulting Customers with Motorized Vehicle Ownership Book Guarantees Nadila Miftahul Jannah Sri Maharani Mardianingrum T. V. M. A customer who defaults on a credit agreement basically harms the creditor. The purpose of this research is to explore the implementation of legal protection for creditors for customers who default on credit agreements by guaranteeing Motor Vehicle Ownership Books. The type of research used is empirical juridical with field studies at PT. BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo. The results of the study show that the implementation of legal protection includes preventive legal protection and repressive legal protection. Guaranteed motorbike taxis will be burdened with fiduciary guarantees which are used as a form of legal certainty and can protect creditors when bad credit occurs. Repressive legal protection taken in resolving bad credit disputes is by credit restructuring first. If it is not successful, the creditor executes the collateral object which will later be sold privately to pay off the debtor's debt to the creditor. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/783 10.37631/widyapranata.v5i2.783 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 113-127 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/783/493 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/784 2024-08-14T13:19:52Z pranata:ART

Legal Protection for Borrowers for Agreements with Standard Clauses on Implementation Fintech Lending Wibiantoro, Donny Yuhendra Mahanani, Anajang Esri Edhi The purpose of this study is to explore legal protection for loan recipients for agreements with standard clauses in implementationfintech. The research method is normative juridical, with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that legal protection in standard agreements shows that it has not been realized properly, this is because there are principlestake it or leave it which then set aside the legal norm in the form of the principle of freedom of contract. Besides, there is no embodiment of the principle of consumer protectionfintech lending, namely transparency and complaint service mechanisms. The legal remedies in the agreement tend to prioritize repressive efforts and override preventive measures by not providing education about the complaint mechanism. which leads to injustice for the recipient of the loan.   Keywords: Legal Protection, Fintech Lending, Standard Agreement. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/784 10.37631/widyapranata.v5i1.784 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 1 (2023); 51-61 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/784/390 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/787 2024-08-14T15:20:15Z pranata:ART

Liability for Crypto Asset Transactions Ethereum in Indonesia Mahesa Dharma Adji Hervina Puspitosari Ethereum is a decentralized digital currency andplatform blockchain which has gained popularity in Indonesia. Crypto assets have inherent risks, such as price volatility and the potential for fraud or hacking which is of course very detrimental to their users. Based on this, it is necessary to explore the accountability of parties using crypto assetsEthereum as an object of trade. The type of research used is normative juridical with an approach taken to statutory regulations. The results of the research show that liability can occur for default, unlawful acts, and unlawful acts. The form of liability that can be taken is in the form of cancellation of the agreement to claims for compensation by the aggrieved party. The government, in this case, needs to buy educational outreach to the public on the wise use of crypto assets. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/787 10.37631/widyapranata.v5i2.787 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 103-112 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/787/489 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/810 2024-08-14T13:05:00Z pranata:ART

Business Actors Liability to Consumers of Beverages and Food Containing Liquid Nitrogen Maharani, Sri Anggriawan, teddy Prima Technological advances that are developing at this time do not only occur in telecommunication equipment and transportation equipment, but also develop in the food and beverage sector. Where in the near future, food and drinks that can emit smoke have been circulating . Foods and drinks that emit smoke contain liquid nitrogen. However, it is very unfortunate that these food and beverage trends have not been accompanied by the knowledge of business actors and consumers whether these nitrogen-containing foods and beverages are safe for consumption or not. Based on the description of the background above, several problem formulations can be drawn as follows: What are the criteria for drinks and food containing liquid nitrogen consumed by consumers according to the Law on Food Safety and Food Standards? And what is the liability of business actors towards consumers who drink and food containing liquid nitrogen? The type of legal research used in this research is normative juridical (normative legal research method). Liquid nitrogen in food can actually be used as an auxiliary substance. However, if used without adhering to food safety standards, it may cause harm to consumers. This is in accordance with the regulations of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM RI) Number 20 of 2020, liquid nitrogen is used as a processing aid, not a food additive. Liquid nitrogen is used to speed up the process of freezing a product by lowering the very low temperature to minus -200, much lower when using a freezer (around -20 to -40 ) so that liquid nitrogen is very easy to freeze food. If the production process is complete, nitrogen should be removed as much as possible from a product, no residue left. Liability on a contractual basis and unlawful acts in BW, product liability in consumer law is regulated in Article 19 of the UUPK with the burden of proof reversed. The business actor accountability forum is subject to general civil proceedings with the exception of relative competency at the consumer's place of domicile, while compensation in this context is not only in the form of returning goods and demands for reductions or price discounts as in the contractual, or limited to compensation for economic losses as an unlawful act, but also includes compensation for actual damages. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/810 10.37631/widyapranata.v5i1.810 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 1 (2023); 17-39 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/810/388 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/813 2024-08-14T15:51:00Z pranata:ART

Legal Protection for Users of The Alodokter Application in Autodebet Cases Without User Consent Fauzi Purnama, Fahreza Sutrisno This study aims to identify legal protection as well as legal remedies for consumers who use the Alodokter application for autodebit based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method is normative, with a statutory approach.The results of the study show that legal protection for users of the Alodokter application is the obligation for business actors toprovide compensation for damage to goods that harm consumers, which can be in the form of refunds or replacement of goods with the same or equivalent value, or health care, and/or compensation. Compensation is made within 7 (seven) days after the transaction date. Legal remedies that can be taken by consumers whose accounts are affectedauto debtwithout approval, namely by peacefully resolving disputes through the process of canceling Alodokter users, resolving disputes through institutions or consumer dispute resolution, up to court. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/813 10.37631/widyapranata.v5i2.813 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 190-203 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/813/499 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/815 2024-08-14T13:14:23Z pranata:ART

Code of Ethics for Advocates ENFORCEMENT OF THE ADVOCATE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN CLIENT ASSISTANCE IN CRIMINAL CASES OF CORRUPTION Siti Zulaiha Nurul Fahmidab Fauziah Lubis The profession of an advocate as a law enforcer is based on Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution. The profession of a free, independent and responsible advocate is regulated in Law Number 18 of 2003. An advocate is a profession that provides legal services, where when carrying out his duties and functions he can act as a companion, give legal opinion or become a legal representative for and on behalf of his client. Advocate profession is inseparable from a code of ethics which contains values ​​and morals. Regarding advocates who are related to corruption cases, the legal services provided to the public by law enforcement officials aim to respect and provide legal protection humanely without distinguishing between the rich and the poor.   Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-02-27 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/815 10.37631/widyapranata.v5i1.815 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 1 (2023); 40-50 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/815/389 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/842 2024-08-14T15:01:37Z pranata:ART

Implementation of Police Chief’s Telegram Mail Number ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 About Law Enforcement for Violation of The Traffic Law an Empirical Study at The Traffic Control Center of State Police of DIY Wasiati, Cunduk Muhamad Ibnu Aldira Razak The issuance of the circular letter of the Chief of Police Number: ST / 2264 / X / HUM.3.4.5 / 2022 dated October 18, 2022 affects the enforcement of traffic laws through ETLE. This is because the circular letter of the Chief of Police does not allow police members to do manual ticketing to violators even though there are only 4 types of violations through ETLE. Other violations should not be done manually. This research is classified as a type of descriptive research that has the characteristic data in the form of words and images. Descriptive research is research directed at describing symptoms, facts, or events in a special and accurate manner regarding the properties of a particular population or area. The method used in this study is a qualitative research method. Implementation of the Police Chief's Telegram Letter Number: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dated October 18, 2022 against law enforcement of traffic violations. In ditlantas Polda DIY, if it is implemented in order to carry out law enforcement for traffic offenders, it is still difficult to implement. This is because E-Tilang Sanctions can only be applied to 10 (ten) types of traffic violations, even though there are types of violations that are not included in that type, namely the obligation to have and carry a driving completeness letter in the form of a driver's license and STNK that cannot be detected by ETLE. Efforts to bring order to motorists who do not yet have a driver's license cannot be made. Likewise, efforts to reduce the crime rate in the form of motor vehicle theft due to the absence of stnk are also difficult to do. Factors inhibiting the implementation of the Police Chief's Telegram Letter Number: ST / 2264 / X / HUM.3.4.5 / 2022 dated October 18, 2022 against law enforcement of traffic violations in the Ditlantas Polda DIY are: Cultural and community factors, Factors of facilities and facilities, Factors of law enforcement apparat, Legal factor. Keywords:I mplementation, Telegram Letter, Chief of Police, ETLE Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/842 10.37631/widyapranata.v5i1.842 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 1 (2023); 88-102 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/842/393 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/846 2024-08-14T13:23:33Z pranata:ART

Juridicial Review of Legal Protection Victims of Cyber Gender-Based Violence (Case Study of High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG) Rinta Ariani, Mahayu Widodo, Wahyu Galang Windi Pratama, Toebagus Cyber gender-based violence is a crime that arises due to the development of increasingly sophisticated information technology. In this case, women are more vulnerable to cyber gender-based violence than men. This cyber gender-based violence results in a person's freedom not only being threatened directly in the real world but also in cyberspace, especially the difficulty of identifying the identity of the perpetrator and the victim's digital footprint that has been spread on the internet is difficult to erase. This study aims to determine the legal protection provided by the state to victims of cyber gender-based violence and to determine whether the High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG has provided protection for victims of cyber gender-based violence. The approach method used in this research is normative juridical research method with qualitative descriptive research specifications.  The techniques used to collect data are literature study and documentation study. Based on the research that has been conducted, it is concluded that the protection of victims of cyber gender-based violence is regulated in Law Number 12 of 2012 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, which in this law regulates the criminal provisions of the perpetrators and the rights of victims, in this case victims are entitled to restitution, recovery services, and protection, where the fulfillment of these rights is an obligation of the state. And based on the analysis of the decision of the High Court Decision Number 150/PID/2020/PT BDG, it has not provided maximum protection to victims of cyber gender-based violence due to overlapping regulations which cause unclear legal protection for victims of cyber gender violence, especially the existence of rubber articles in the ITE Law which have become a tool to criminalize victims of cyber gender-based violence Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-03-03 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/846 10.37631/widyapranata.v5i1.846 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 1 (2023); 62-70 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/846/391 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/849 2024-08-14T13:30:49Z pranata:ART

Dispute Resolution of Apprentices' Rights through Non-Litigation Channel Mila Wijayanti Sugeng Sri Wahyuni Pada dasarnya penyelenggaraan program pemagangan untuk mencapai kadar kualitas dan kompetensi kerja dibidang tertentu sebagai bagian dari sistem ruang lingkup pelatihan kerja dalam rangka penguasaan keterampilan bidang tertentu. Dalam penguasaan materi, peserta magang diposisikan pada pekerjaan paruh waktu melalui perjanjian kerja waktu tertentu, dan bukan pekerjaan bersifat utama yang umumnya dilakukan karyawan tetap pada perusahaan. Penelitian ini melakukan studi kasus pada PT. Yhi Shen Industrial, untuk menganalasis permasalahan mengenai apakah perjanjian pemagangan yang telah dibuat sudah di penuhi oleh PT. Yhi Shen Industrial dan bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Non-Litigasi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-yuridis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan pendekatan kasus dan bahan hukum primer yang digunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Di Dalam Negeri dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program magang pada PT. Yhi Shen Industrial ditemukan fakta dilapangan bahwa perjanjian magang pada PT. Yhi Sen Industrial belum sepenuhi di penuhi. Hal ini di sebabkan masih adanya penyimpangan ketentuan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemagangan. Kata kunci : Perjanjian, Magang, Pemagangan, Sengketa. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-02-28 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/849 10.37631/widyapranata.v5i1.849 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 1 (2023); 71-87 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/849/392 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/936 2024-08-14T15:37:04Z pranata:ART

Reflection Of Adolescent Debt In The Perspective Of The Child Criminal Justice System (In The Era Of Internet) Hartanto, Hartanto Sudiyana Nany Noor Kurniyati Kenakalan remaja (anak) merupakan masalah sosial sekaligus masalah hukum yang sering kita jumpai di masyarakat dan cukup meresahkan seiring perkembangan jaman di era internet, bahkan telah menybar dari kota-kota besar hingga ke desa-desa. Masalah ini merupakan masalah yang perlu diatasi agar dapat memberikan dampak positif bagi remaja. Karena remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa maka diperlukan penanganan yang serius untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pandangan hukum kenakalan remaja dapat dianggap kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, namun dalam hal ini pelakunya adalah remaja (anak) maka hal tersbut dianggap sebatas kenakalan. Kenakalan remaja mencakup semua perilaku yang menyimpang dari norma yang dilakukan oleh remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, yaitu faktor internal dan eksternal. Akibat dari kenakalan remaja akan berdampak pada remaja itu sendiri, keluarganya dan masyarakat. Dalam mengatasi kenakalan remaja diperlukan pembinaan dari orang tua dan peran lingkungan terdekat. Daris sisi hukum sistem peradilan anak telah memadai dalam konteks terobosan adanya diversi. Kata kunci: Kenakalan Remaja, Kriminologi, Remaja, Anak, internet Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/936 10.37631/widyapranata.v5i2.936 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 138-151 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/936/495 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/973 2024-08-14T15:48:25Z pranata:ART

Wage Equality in the Perspective of Justice for Women Workers Lusiana Adela Nugraheni Nur Sabela Rahmawati Labor problems in the world are not limited to problems between workers or workers and companies. Another issue that requires special attention is wages. The problem of wages is often the main discourse on the equality of wages for male and female workers. The type of research used in compiling this paper is juridical-normative. The normative juridical research method is a library law research conducted by examining secondary data including primary legal materials and secondary legal materials Labor law has not yet accommodated equal wages. The equality defined in this law is limited to work placements. Even though in Government Regulation Number 36 of 2021 equality of wages has been guaranteed, However, with no legal basis above it, this PP does not have a strong legal basis. Thus, it can be judged that the Manpower Law is actually not aligned with international legal instruments and the spirit of a decent living in the 1945 Constitution. In terms of the policy aspects carried out by the Ministry of Manpower in the national strategy, it is not yet aligned with the final objectives achieved and requires optimization in the future. Labor regulations in Indonesia have not accommodated equal pay. Equality that is accommodated is only equal in terms of opportunity and access to employment. policy, the Ministry of Manpower has not yet accommodated equal wages as a goal in the global instrument. This condition is possible because national legal instruments have not regulated gender equality. Keywords: Wages Equality, Employment, Women Workers Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/973 10.37631/widyapranata.v5i2.973 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 181-189 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/973/498 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1087 2024-08-14T15:56:17Z pranata:ART

Legal Readiness on Timor-Leste to face Transnational Crime in the ASEAN Economic Community (AEC) Marsal, Antonino Pedro ABSTRACTThe existence of the ASEAN community and the global community, which has played an active role in the development of unstoppable, has brought various influences, both positive and negative. The people of Timor-Leste will certainly not be spared and will experience the impact of globalization. Therefore there are 2 important points that must be prepared by the government and parliament. First, the government must take anticipatory steps against transnational crimes in the era of the ASEAN Economic Community (AEC). Second, the Government and parliament must prepare adequate legal products to anticipate transnational crimes that will arise, and also carry out international cooperation to harmonization the law with ASEAN member States. In this study using a normative type of research reciting laws regarding transnational crimes. With the problems that have been explained from the beginning, it is concluded as follows: The responsibility of the government to increase the capacity of law enforcement officials, especially the police, to conduct continuous training to become professionals to combat and anticipate transnational crimes that will arise. Provide supporting facilities for police officers in carrying out their duties. conduct international cooperation among ASEAN member states to strengthen the rules of international law to combat transnational crime. ASEAN AEC Keywords Transnational Crime Timor-Leste Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1087 10.37631/widyapranata.v5i2.1087 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 214-221 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1087/501 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1137 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

Leadership in the Family from the Perspective of Modern Family Jurisprudence M. Waritsul Firdaus. F M. Shofwan Taufiq The evolving view in society regarding the status and role of women is still divided into two opposite poles. On the one hand, it is generally argued that women should be in the home, serve their husbands and only have a domestic role. Meanwhile, on the other hand, there is also a growing notion that women should be free in accordance with their right to freedom. In this study, the authors used a type of library research. The primary data source in this study is progressive Muslim fiqh. The secondary data sources are books that support the author to supplement from the primary data source. The result of this study is Q.S. An-Nisa: 34 it is often mistaken that all men are female leaders, including in the family. The word ar-rijal in question is a man in particular, that is, a certain husband because of the consideration of the continuation of the verse because they provide for part of their property. So here is a continuation of the verse God has exaggerated some of them over others, which shows that the man in question is the one who has advantages in various respects from the female Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1137 10.37631/widyapranata.v6i1.1137 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 81-89 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1137/599 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1172 2024-08-14T15:46:14Z pranata:ART

The Problems of E-Ticketing From Legal Perpective Luhukay, Roni Sulistyanto Gusti Fadhil Fithrian Luthfan Edy Chrisjanto The problems faced in the development of an electronic system use CCTV to carrying out the function of monitoring and enforcing traffic were : (1) Traffic and legal compliance awareness in paying fines. (2) Public considers about failures in building a good law enforcement structure. (3) Because people who violate it feel afraid to pay STNK, it potyentialy reduction in non-tax state income through the e-ticket policy. (4) misdirect in sent ticket letters, because many vehicles are purchased by people who administratively still with old ownwer. This research uses nomative legal research methods. This study discusses about the urgency legal certainty of e-tickets, including certainty about the violators, regarding to amount and what kind of violaion which has been included on the blue slip. In terms of justice, traffic violators who commit the same offense will receive the same penalty or fine without discrimination, E-tickets are also a form of transparency and professionalism of police officers in law enforcement, to prevent issues of illegal levies (Pungli) by unscrupulous individuals. Characteristics of e-ticket regulations in criminal law framework more focuses on fines than the concept of non-compliance in driving. Articles contained in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been implemented in a real way especially sanctions for revoking driving licenses Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1172 10.37631/widyapranata.v5i2.1172 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 166-179 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1172/497 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1187 2024-08-14T15:40:59Z pranata:ART

Determining The Company Debt Threshold In Order To Determine Bankruptcy Status suyikati The Indonesian Bankruptcy Law has not been based on a philosophy that should be in accordance with the principles of the Bankruptcy Principle itself, where the philosophy of the Bankruptcy Law has not been able to explain debtors who have debts greater than their assets. The application of this principle should ideally be a condition for the debtor to be declared bankrupt, where if the debtor is insolvent (the debtor's assets are less than its debts), it is not enough if the debtor stops or fails to pay its debts. If the debtor's assets exceed its debts, then the settlement of the debt and credit should be done through an ordinary civil lawsuit. The application of bankruptcy regulations according to Article 2 of the Bankruptcy Law should not only be based on three aspects, which include the existence of debt, at least two (two) creditors, due time, and collectibles, but also the application of a minimum threshold of capital and assets owned so that the company can be monitored to see if it will be able to rise with the assets and capital it has. Keywords: threshold, company, bankruptcy Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2023-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1187 10.37631/widyapranata.v5i2.1187 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 5 No. 2 (2023); 152-165 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v5i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1187/496 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1315 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

Limitation Of Authority Between Central And Local Governments In The Oil And Gas Business Wulan, Dewi Nawang Rusydi Ahmad Munir Ahmad Taufiq Rifaldi The oil and gas revenue-sharing system for several regions has conflicting norms for regulating authority between the central government and regional governments in the oil and gas revenue-sharing system for several regional governments. In Article 14 Paragraph 3 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government it is stated that only the central government can manage oil and gas business activities. -Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas still regulates the authority/involvement of local governments in fulfilling the clauses of the cooperation contract as an instrument of oil and gas business activities. The method used in writing this article is normative law. In this study, the authors want to know and obtain clarity about what the central authority over the oil and gas business is, and how the revenue-sharing funds are divided for the two local governments. The literature used in this paper comes from scientific journals and is supported by scientific books from various scientists. From the results of the research that has been done, in fact there is still involvement of local governments both in management in the form of fulfilling the clauses of the cooperation contract, especially in determining the work area and its return as well as environmental management. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1315 10.37631/widyapranata.v6i1.1315 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 1-15 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1315/595 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1347 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

Harmonization of Parking Fee Regulations in Local Regulations and Mayor's Regulations in the City of Yogyakarta Anwar Hidayatulloh, bagus Abstract This research focuses on the investigation of the harmonization of parking regulations implemented in the city of Yogyakarta, including local regulations and those set by the mayor. The issues addressed encompass problems related to illegal parking and improper parking fee enforcement, which have the potential to create various challenges in field implementation. Consequently, fundamental questions arise regarding the existing parking regulations in Yogyakarta and the urgency to harmonize parking fee regulations in the region. The objective of this research is to thoroughly examine the best approaches to harmonize the existing parking fee regulations in Yogyakarta. This step is taken with the ultimate goal of creating comprehensive regulations that are effective in implementation. Keywords: Parking, Local Regulations, Mayor Regulations Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1347 10.37631/widyapranata.v6i1.1347 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 16-23 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1347/596 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1455 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

Legal Protection of Licensee and Licensor In Licensing Agreements Rusmala Ratnawati, Erna Tri Wiwik Handayani Rizqi Samera Al Farizi This research discusses how the trademark license agreement can protect the licensee and licensor, the rights and obligations of the parties that arise in the trademark license agreement, and the legal consequences in the event of default. This research is normative research, with a statute approach to the problem.  The analysis is focused on laws, regulations, documents, and other references related to brands and license contracts.   The brand license agreement must comply with the principles of contract law because the principles of contract law are the foundation that must be obeyed by the parties so that it will not harm either party and can be implemented fairly. In addition, there needs to be an agreement that is mutually beneficial and does not burden each other. In a trademark license agreement, reciprocal rights and obligations occur between the licensee and the licensor. Both parties have mutual rights and both also have mutual obligations so a balanced bargaining position between licensee and licensor needs to be balanced so that there is no imbalance in rights and obligations.   A brand license agreement will lead to disputes if the parties do not fulfill their rights and obligations as agreed. If one of them defaults, the other party can demand fulfillment of the engagement; fulfillment of the agreement with compensation; compensation; cancellation of the agreement; or cancellation with compensation. The first step that needs to be taken when a dispute occurs is to resolve the dispute by deliberation to reach a consensus. If not reached, dispute resolution can be seen in the trademark license agreement clause. Settlement of this dispute can be done both inside and outside the court. In addition to carrying out civil lawsuits, criminal charges can also be filed by the aggrieved party. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1455 10.37631/widyapranata.v6i1.1455 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 58-80 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1455/598 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1460 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

Legal Effects of Land Abandonment in the Perspective of Justice Theory Siswanto, Cecep Tedi This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the legal consequences of land abandonment in the perspective of justice theory. Abandoned land, especially land that is deliberately abandoned and not used by land rights holders does not reflect the principle of justice for the state and society in the social function of land rights, so the state must put it in order. This research is a normative juridical research with a statute approach. The results showed that the legal consequences of land abandonment can lead to the abolition of Land Rights or Management Rights. In addition, it can also cause legal relations and affirmation as state land former Abandoned Land directly controlled by the state. The results showed that the legal consequences of land abandonment can lead to the abolition of Land Rights or Management Rights. In addition, it can also cause legal relations and affirmation as state land former Abandoned Land directly controlled by the state. The legal consequences in terms of the theory of justice have fulfilled the values of justice because the regulation of abandoned land is not carried out unilaterally, but still involves the role of Rights Holders, Management Rights Holders, or Basic Land Tenure Holders. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1460 10.37631/widyapranata.v6i1.1460 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 44-57 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1460/597 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1481 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

Renewal of Director’s Criminal Liability for BUMN Losses Based on Business Judgment Rule Triantono Marizal, Muhammad One of the problematic issues in existence of BUMN is the uncertainty in determining whether BUMN is a representation of the state or fully a business entity. This is due to the absence of an understanding of the BUMN's capital originating from separated state assets. This condition in turn has an impact on the uncertainty of the criminal responsibility of the directors if the BUMN suffers a loss associated with The Principle of State Losses and The Principle of Business Judgment Rule as one of the universal principles in company management. Based on this, there are two problems, namely: 1) What is the importance of The Business Judgment Rule Principle in the management of BUMN’s in Indonesia? 2) How is the criminal responsibility of the Board of Directors for the loss of BUMN related to the Business Judgment Rule Principle? This study is a normative juridical study conducted through a literature study using legal materials to produce an analytical description in order to answer the problems posed. The results of this study show that The Principle of Business Judgment Rule has an important position in ensuring the protection of directors who run the company based on Good Faith and Condor. The renewal of the board of directors' criminal liability for BUMN losses based on the Business Judgment Rule Principle has the direction (Ius Constituendum) of revising the BUMN Law in the form of reconceptualization and strengthening of The Principles of Good Faith and Good Will through the framework of good corporate governance. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1481 10.37631/widyapranata.v6i1.1481 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 24-43 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1481/558 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1548 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

Indonesia's Position As Mediating State In Handling The Conflict Russia-Ukraine Conflict Based On The Concept Of Responsibility To Protect (R2P) Ajawaila, Della Paula Russia-Ukraine Conflict in the Perspective of International Law” Indonesia's current position is an active mediator so that it must strive non-formally and formally. Indonesia is the president of the G20 which has a strong role because this conflict has an impact on the economy. What Indonesia is doing is referring to the pursuit of peace, m to build international stability. The type of research used by the author is normative research. Normative research is a type of legal research derived from scientific research procedures in order to find the truth based on legal objectives from the normative side. “Responsibility to Protect” is a principle in international relations that aims to prevent genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. State action in carrying out humanitarian interventions is often based on the reason that there has been an extraordinary humanitarian tragedy that can threaten international peace and security as the goal of the United Nations. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1548 10.37631/widyapranata.v6i1.1548 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 109-117 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1548/601 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1549 2024-09-19T05:40:47Z pranata:ART

The Importance of Trade Unions / Labor Unions in Companies Ahmadi Moh Abu Mahmud An employment relationship occurs if there are elements of orders, wages, work carried out between the employer and the worker/laborer. Once there is an employment relationship, workers/laborers have the right to establish a workers/labor union within the Company. After workers/laborers have a trade union/labor union organization in the company, the worker/labor union has rights that must be accepted by the company in order to achieve dynamic work relations within the company. The rights of workers/labor unions that must be accepted after being established in a company are; represent workers/laborers to negotiate with employers, make collective work agreements, fight for share ownership for workers/laborers in the company and fight for the rights of every worker/laborer as regulated in labor legislation. Employers should not be arbitrary in providing every right to workers/laborers in the company because the rights of every worker have been regulated in legislation, for example regarding the Regency Minimum Wage (UMK) which has been regulated by the Governor's Regulation. Every company must comply with it to pay wages for its employees according to the UMK. . UMK is a safety net for workers to earn wages in order to achieve peace of mind at work. Even though wages are determined every year, if employers want to pay above the minimum wage, it is also permissible because workers/laborers are company assets that need to be looked after in order to make the production process more productive. But sometimes entrepreneurs underestimate workers/laborers because there are many workers out there who are unemployed, so between support and demand, supply and demand are not balanced, the bargaining position of workers/laborers is very low. So, to protect workers/laborers, it is absolutely necessary to have a workers/labor union in the company to act as a representative in every industrial relationship with the employer. One of the roles of trade unions is to represent workers/laborers when facing employers' lawsuits, whether regarding employment disputes or other disputes. One of the dispute claims that is submitted must be carried out by bipartite efforts first between the worker/laborer and the employer after which mediation is carried out by the department that handles employment issues. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1549 10.37631/widyapranata.v6i1.1549 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 90-102 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1549/600 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1575 2025-05-22T15:18:53Z pranata:ART

Acts of Violence against Children Outside the Investigation Process by Police Officers Ulil Amri Iskandar, Ismail Muh Abi Dzarr Al-Ghiffariy Reports from legal aid organizations show signs of physical violence which should be a major concern in the investigation, but these appear to be ignored in the authorities' official reports. The research aims to examine the procedural law violations committed by police officers in cases of violence against children outside the investigation process. This study uses a normative juridical approach with an analysis of the murder case of Afif Maulana as the main illustration. The results show several serious violations of legal procedures that negatively impact the transparency and accountability of investigations. Violence by police officers against children also violates various national and international regulations on child protection. These violations significantly affect the psychological condition of children and cause deep trauma. This research emphasizes the importance of reforming Indonesia's judicial and law enforcement systems to ensure better protection for children in conflict with the law. Keywords: Violence; children; investigation; police Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1575 10.37631/widyapranata.v6i2.1575 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 2 (2024); 133-144 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1575/644 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1578 2024-12-03T04:45:22Z pranata:ART

Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities Fuad Rio Rama Baskara The increasing complexity and dependency of the global financial system are among the impacts of globalization on Indonesia's financial management. Globalization is often associated with the economy, politics, and society globally. This phenomenon indicates an increasing interconnectedness between countries worldwide. As a result, globalization creates broader impacts, influencing nearly every aspect of human life at the local, national, and global levels. The approach used in this study is qualitative with a literature review method. The results show that state financial management must be carried out in an orderly manner, in compliance with laws and regulations, and executed with high efficiency, economy, and effectiveness. Human resource competence becomes a critical element of achieving optimal state financial management. Globalization, a complex phenomenon involving economic, political, social, and cultural integration worldwide, is a process that accelerates interactions and exchanges between individuals, companies, governments, and institutions across different parts of the world. Globalization has become a significant factor influencing the regulation of state financial management. In the era of globalization, Indonesia faces unique challenges and opportunities in managing its finances. Some affected aspects include economic dependency due to Indonesia's increasing global connectivity through international trade, foreign investment, and capital flows. This affects state revenue and fiscal policy, as global economic fluctuations can impact tax revenue, commodity prices, and domestic financial market conditions. Keywords: challenges, finance, globalization. management, opportunities Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-02-29 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1578 10.37631/widyapranata.v6i1.1578 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 1 (2024); 118-132 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i1 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1578/639 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1581 2025-05-22T15:18:53Z pranata:ART

Implementation of Land Certificate Registration Procedures which the Mechanism is Not in Accordance with the General Principles of Good Government: Implementation of Land Certificate Registration Procedures which the Mechanism is Not in Accordance with the General Principles of Good Government Alfrida Rahmadhani Anita Putri Hendry Julian Noor This research aims to analyze the implementation of Standard Operating Procedures (SOP) for land certificates registration whose mechanisms are not in accordance with the General Principles of Good Government (AUPB) based on Decision Number 12/G/2019/PTUN.JBI and improvements and changes to the land office for the future regarding the land certificate registration process whose mechanism is in accordance with AUPB. This is normative legal research using a statutory regulation approach and a case approach. The results of this research are the field review stage until the issuance of a certificate of violation of the SOP based on PP 24/1997 and Minister of ATR/KBPN Regulation Number 12 of 2021. The Head of the Jambi City Land Office violated the AUPB, namely the principles of accuracy, legal certainty, fair play, and mixing up authority. Improvements to the land office are that all BPN services will be switched electronically, including electronic certificates for the public carried out in stages. The Touch My Land application overcomes administrative weaknesses. STPN produces skilled measuring officers. PTSL maps village land to minimize overlap. The land certificate registration mechanism must be guided by land regulations and AUPB.   Keywords: Standard Operating Procedures; Land Certificate Registration; General Principles of Good Government; Land Office. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1581 10.37631/widyapranata.v6i2.1581 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 2 (2024); 215-232 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1581/664 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1607 2025-05-22T15:18:53Z pranata:ART

Juridical Protection For Debitors From Execution Of Other Fidusion Garanties As Particular To Credit Anindita Following the decision of the Constitutional Court No. 18/Law-XVII/2019, The execution of the security of the trust is no longer carried out unilaterally by the creditor by concluding unilaterally that there has been a breach of the promise on the trust security agreement. The ruling of the MK as a form of legal protection of the debtor's rights which are often neglected and deprived by the creditor by concluding unilaterally that debtor has been discharged. Thus, the execution of the security of the trust and the declaration of the debtor is no longer unilaterally carried out by the creditor, unless there is agreement between the creditor and the debtor, or there is a judgment of the court, which states that a debtor has lawfully committed an offence or a misconduct, so that the creditor or funding agency can enforce the security of the trust. The method of research used approach using the method of regulation of legislation linked to the formulation of the problem discussed in it. Next, the author uses a method of approach using a legislative approach. The benefits of this research are expected to add to the scientific expertise especially in the field of civil law in the execution of security trusts. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1607 10.37631/widyapranata.v6i2.1607 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 2 (2024); 173-189 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1607/647 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1610 2025-05-22T15:18:53Z pranata:ART

Online Loans: Legal Aspects in the Era of Financial Technology Rachman, Rahmia The presence of financial technology carries a very high risk due to the minimal information provided by business actors, such as the amount of interest and administrative fees. The purpose of this research is to understand the form of legal protection for debtors in online loan agreements based on financial technology and to determine the role of the Financial Services Authority in overseeing the proliferation of financial technology services. The method used in this research is normative legal research. The results of this study are preventive protection of debtors by applying the basic principles of legal protection for service users, as well as repressive legal protection, namely Fintech service providers must be responsible for consumer losses arising from errors and omissions. The role of the Financial Services Authority includes the authority to regulate, supervise and protect consumers and deploy the Investment Task Force Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1610 10.37631/widyapranata.v6i2.1610 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 2 (2024); 233-245 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1610/665 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1611 2025-05-22T15:18:53Z pranata:ART

Understanding of Labor Crimes for Indonesian Migrant Workers (PMI) (Study on the Implementation of Law Number 18 Year 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers) Dewi, Aida Anang Setiyana Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (referred to as PPMI Law) is the legal basis for the protection of Indonesian migrant workers. The passing of this law marks the end of a long slow and steep journey of the legislative process for the protection of Indonesian migrant workers who face vulnerability at every turn, ranging from wage evictions, persecution, sexual harassment, rape and even the death penalty. The spirit of Law No. 18/2017 as outlined in its explanation is to protect migrant workers from human trafficking, including slavery and forced labor, victims of violence, arbitrariness, crimes against human dignity, and other treatment that violates human rights. Despite contributing to the country's remittances, many PMIs experience various actions that violate their rights while working abroad. that there are PMIs are vulnerable to rights violations or unlawful acts committed by employers or other parties. The method used is normative method or normative juridical approach. Where to sharpen the research analysis, the author uses a case approach and a statutory approach and a sociological approach. The stages carried out in researching patterns of community behavior are combined with literature so that it will be found that things should be done or accepted in balance with their application / practice and the final stage analyzes the Understanding of Employment Crimes for PMI (Indonesian Migrant Workers) (Study on the Application of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers). Based on data from the Crisis Center of the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) in 2022, some of the problems faced during 2019-2021 included unpaid salaries, PMI failing to depart, trafficking, work not in accordance with the work agreement, acts of violence from employers, depression / mental illness, fraudulent employment opportunities, and so on. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1611 10.37631/widyapranata.v6i2.1611 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 2 (2024); 145-161 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1611/645 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1612 2025-05-22T15:18:53Z pranata:ART

The Role of Responsive and Progressive Law In Addressing Legal Issues From A Sociological Perspective Daryoko Pangestika, Elza Qorina As a State of law, the State of Indonesia as listed in article 1, paragraph 3, UUD 1945, whereas the law itself has three purposes: the certainty of law, the righteousness of law and the use of law, But of the three purposes of the law, justice is the primary purpose, rather than the use of law and the certainty of law. There are factors that have to be addressed in law enforcement in Indonesia, including weak substance of legislation, unprofessional law-enforcement machinery and moral deficits, as well as limited means and facilities. In dealing with the above legal problems, responsive legal theory and progressive law theory are expected to be able to provide the solution. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1612 10.37631/widyapranata.v6i2.1612 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 2 (2024); 190-202 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1612/662 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1622 2025-05-22T15:18:53Z pranata:ART

Analysis of the Decision (PN Lubuk Pakam No. 1369/PID.B/2024/PN LBP) in the Perspective of Criminal Procedure Law Hutabarat, Lina Adinda Krismasuci Muthia Ivana Zahra Muhammad Rifai Dian Wahyu Sembiring Parlaungan Gabriel Siahaan This study analyzes the court decision in case number 1369/PID.B/2024/PN LBP from the Lubuk Pakam District Court from the perspective of criminal procedural law. Using a qualitative observational research method, the study examines the legal process, application of legal principles, and judicial reasoning in a theft case. Key findings include: 1) The court appropriately applied relevant criminal code provisions on theft; 2) The trial process adheres to criminal procedure principles, including the defendant's rights; 3) The judges provided clear legal considerations based on evidence and witness testimony; 4) The sentencing was proportional and considered mitigating and aggravating factors; 5) The decision demonstrates a commitment to combating theft crimes. Overall, the ruling reflects a fair and transparent application of criminal procedural law in Indonesia's justice system. This analysis contributes to understanding how legal principles are applied in practice in Indonesian criminal cases.   Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram 2024-09-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-reviewed Article application/pdf https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1622 10.37631/widyapranata.v6i2.1622 Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Vol. 6 No. 2 (2024); 162-172 2686-2417 2654-5195 10.37631/widyapranata.v6i2 eng https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/1622/646 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 e3e5a98cbb17aab47225d8a88f926e77