Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan

Yulianta Saputra

doi:10.37631/widyapranata.v1i2.48

Authors

Yulianta Saputra Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

DOI:

https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.48

Keywords:

Pengawasan, Pemerintah Daerah, Dana Keistimewaan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilakukan DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Keistimewaan beserta tindak lanjut yang dilakukan DPRD DIY dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. .Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat DPRD DIY dalam melaksanaan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Keistimewaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penggunaan Dana Keistimewaan masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena DPRD DIY kurang mengetahui informasi seputar Dana Keistimewaan yang akan diawasi. Di samping itu, tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan DPRD DIY tersebut juga belum signifikan sebabnya DPRD DIY tidak berani menggunakan hak interpelasinya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY masih menemui hambatan seperti aspek regulasi, hambatan internal, dan mekanisme penyampaian informasi seputar Dana Keistimewaan oleh pemerintah daerah yang masih kurang. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan sikap disiplin, taat pada tata tertib dan kode etik serta melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan pemerintah daerah.

References

Ali, Zainuddin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Aloysius Soni BL de Rosari (ed), 2011, â€œMonarki Yogyaâ€ Inkonstitusional, Kompas, Jakarta.

Anonim, 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2014-2019, Sekretariat DPRD DIY, Yogyakarta.

Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Baskoro, Haryadi & Sudomo Sunaryo, 2011, Wasiat HB IX, Yogyakarta Kota Republik, Galangpress, Yogyakarta

Djojosoekarto, Agung et all, 2006, Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD, Yayasan Konrad Adenauer & Adeksi, Jakarta.

Djumhana, Muhamad, 2007, Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan peraturan Perundang-undangan di Bidang Keungan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fauzan, Muhammad, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pusat Kajian Hukum dan Kemitraan Daerah (PKHKD) FH UNSOED dengan UII Press, Yogyakarta.

Jamali, Abdoel, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

Lembaga Administrasi Negara, 2008, Manajemen Pemerintahan Daerah, LAN, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan terhadap Aparatur Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta.

Huda, Niâ€™matul, 2013, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia, Nusamedia, Bandung.

_______, 2014, Desentralisasi Asimetris dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, dan Otonomi Khusus, Nusamedia, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Universtias Atma Jaya, Yogyakarta.

Mujahidin, Ahmad, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Nur Wijayanti, Septi & Iwan Satriawan, 2009, Hukum Tata Negara dalam Teori dan Praktik, Laboratorium Ilmu Hukum UMY, Yogyakarta.

Poerwokoesomo Soedarisman, 1984, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipro, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramadani, Rizki, Wafia SD Rini & Nabila D Putri, 2015 (ed), Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran, Genta Press, Yogyakarta.

Rozaki, Abdur, dkk, Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta, IRE Press, Yogyakarta.

Salindeho, John, 1994, Pengawasan Melekat, Aspek-aspek Terkait dan Implementasinya, Bumi Aksara, Jakarta.

Sirajuddin et. all., 2009, Parlemen Lokal DPRD, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah, Setara Press, Malang.

Soekanto, Soerjono, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia, Jakarta.

_______, 1987, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Suratman & Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.

Tarmidji, Zaini, 1992, Fungsi Kontrol DPRD dalam Pemerintah Daerah, Angkasa, Bandung,

Tutuk, Titik Triwulan & Ismu Gunadi Widodo, 2014, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

R Tjandra, Willy, 2013, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta.

Wiratno, 2013, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Universitas Trisakti, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen-amandemennya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 48).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 827).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5650).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 931).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 972).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1680).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 58).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 18).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 115).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34).

Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88).

Peraturan DPRD DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K.P/DPRD/2016 Tentang Konsultasi Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K/DPRD/2016 Tentang Susunan Personalia Pimpinan Dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan yang Didanai dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/K.P/DPRD/2016 Tentang Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14/K.P/DPRD/2016 Tentang Perpanjangan Waktu Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kebudayaan Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 1 Dan Nomor 2 Tahun 2016.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/2016 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Didanai Dengan Dana Keistimewaan.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/K/DPRD/2017 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 3 Tahun 2017.

Jurnal

Budiyono, â€˜Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governanceâ€™, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 No. 1 Januari-April 2013,

Huda, Niâ€™matul, â€˜Masa Depan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Yuridisâ€™, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, September 2007.

Irsan, Meria Utama, Iza Rumesten RS, â€˜Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerahâ€™, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Volume XX nomor 50, Januari 2013.

Juharni & Umar, â€˜Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Sinjaiâ€™, Jurnal Adâ€™ministrative , Vol. 3 No. 1 Tahun 2016.

Kamilah, Mutia, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 di Kota Balikpapan, eJournal Ilmu Pemerintahan, volume (2) 1, Tahun 2014.

Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dan Eko Priyo Purnomo, â€˜Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017â€™ Jurnal Agregasi, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2018.

Praptomo, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal, Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2016.

Pratama, Dian Putri, Retno Saraswati & Suparno, â€˜Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakartaâ€™, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2013.

Tanjung, Laksmi Nurita, Dyah Mutiarin & Eko Priyo Purnomo, â€œMonitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakartaâ€, Jurnal Agregasi, volume 6/Nomor1/Tahun 2018.

Thontowi, Jawahir, â€˜Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kesejahteraan Rakyatâ€™, Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, September 2007.

Wuryaningsih, Astuti, â€˜Eksistensi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaâ€™, Jurnal Media Hukum, Edisi 4, Mei 1998, Tahun V.

Surat Kabar

Soerapto, Sarwoto, Menagih Transparansi Dana Keistimewaan, Kedaulatan Rakyat, 15 April 2017.

Subagyo, P Ari, Yogyakarta Paripurna, Kedaulatan Rakyat, 21 Januari 2017.

Sumantri, Bambang Sigap & Haris Firdaus, Dana Pertaruhan Politik & Budaya, Kompas, 27 Mei 2015.

Suranto, Danais untuk Siapa?, Kedaulatan Rakyat, 15 September 2017.

Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, 31 Januari 2018.

Kamus

Penyusun, Tim, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Penelitian, Skripsi, Tesis

Oyan, James, 2016, Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Samratulangi.

Sejati, Herlambang Fadlan, 2016, Kebijakan Mengenai Ketidakpastian Besaran Prosentase Dana Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Sumaji, 2007, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantarn Timur, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.