Developmentalisme Gaya Baru Dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung

Authors

  • Shohebul Umam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.511

Keywords:

Kata Kunci, developmentalisme, social policy, kesejahteraan

Abstract

Developmentalisme merupakan wacana ekonomi dan politik yang tidak ada habisnya menjadi sebuah perdebatan di dalam lanskap pemikiran pembangunan di Indonesia. Sejak Orde Baru Soeharto hingga Pasca Reformasi, diskursus pembangunanisme menjadi suatu landasan utama yang dikendarai untuk membawa bangsa Indonesia lebih maju di dalam ranah ekononomi, politik dan kesejahteraan sosial masyarakat oleh para penyelenggara negara. ‘Big five’ merupakan indikator kesejahteraan yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jauh konsep pembangunanisme yang diperas dari pemikiran Barat, meskipun telah banyak dikritik dan mulai ditinggalkan oleh Negara Utara, akan tetapitetap menjadi sebuah kredo magis bagi Negara-Negara Selatan, khususnya Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis terhadap literature-literatur yang dibutuhkan. Langkah-langkah penyusunan penelitian ini dilakuakn secara diskriptif- argumentatif agar dapat menunjukkan titik penting konsep developmentalisme. Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa, developmentalisme dari waktu ke waktu di bawah perjalanan rezim kuasa di Indonesia selalu menjadi frame utama yang membingkai bentuk kebijakan sosial (social policy). Nahasnya, dari berbagai bentuk pembangunanisme, mulai dari sistem pembangunanisme Orde Baru sampai konsep pembangunanisme Pos- Soeharto, tidak banyak mengubah kesejahteraan masyarakat setingkat lebih baik. Kemiskinan, konflik sosial, persoalan lingkungan, HAM dan masalah sosio-spiritual, justru banyak bersemai akibat dari sistem pembangunan yang terlalu mengistimewakan pasar di bawah ideologi paling populer, neoliberalisme. Pada akhirnya, pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok atau orang saja, sedangkan masyarakat kecil hanya menanggung dampak negatif dari sebuah pembangunan.

References

Asmara, C. G. (n.d.). Pamer Omnibus Law di WEF, Jokowi Undang Investor Asing ke RI. News. Retrieved June 27, 2021, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20201125200812-4-204688/pamer-omnibus-law-di-wef-jokowi-undang-investor-asing-ke-ri

Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html

Carnegie, M. (2008). Development prospects in Eastern Indonesia: Learning from Oelua’s diverse economy. Asia Pacific Viewpoint, 49(3), 354–369. https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2008.00383.x

Fakih, M. (2002). Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik. Pustaka Pelajar.

FAKIH, M. (2002). Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Pustaka Pelajar. http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/10829

Fitzpatrick, T. (2011). Welfare Theory: An Introduction to the Theoretical Debates in Social Policy. Macmillan International Higher Education.

Ghoshal, B. (2004). Democratic Transition and Political Development in Post-Soeharto Indonesia. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 26(3), 506–529.

Hasan, N. (2006). Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia. SEAP Publications.

Indonesia, C. N. N. (n.d.). LSM: Penebangan Hutan di Papua Naik Saat Era Jokowi. Nasional. Retrieved July 5, 2021, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210211112741-20-605168/lsm-penebangan-hutan-di-papua-naik-saat-era-jokowi

Isbandi, R. A. (2013). Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakart Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Rajawali Pers.

Jamrozik, A. W. (2009). Social policy in the post-welfare state: Australian society in a changing world. Pearson Education Limited. https://digital.library.adelaide.edu.au/dspace/handle/2440/58170

Kawamura, K. (2000). Political Reform in the Post-Soeharto Era (SSRN Scholarly Paper ID 1742678). Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=1742678

Lee, S. Y. (2021). An Urban Explanation of Jokowi’s Rise: Implications for Politics and Governance in Post-Suharto Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 1868103421990853. https://doi.org/10.1177/1868103421990853

Malik, Abd. H. (2001). Pemikiran-Pemikiran Revolusioner. Everoes Press.

Mohammad, H. (1985). Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia. UI-Press.

Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Grasindo.

Rock, M. T. (2003). The Politics of Development Policy and Development Policy Reform in New Order Indonesia (SSRN Scholarly Paper ID 470082). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.470082

Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. Sosio Informa, 3(3), Article 3. https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048

Spicker, P. (2000). The Welfare State: A General Theory. SAGE.

Sumawinata, S. (2004). Politik ekonomi kerakyatan. Gramedia Pustaka Utama.

Susetiawan. (2009). Kesejahteraan Masyarakat Yang Terpasung: Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme. Universitar Gadjah Mada Yogyakarta.

Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(3), 297–320. https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262

Wulandari, N. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Kendari Tahun 2014. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, 1(1).

Downloads

Published

2022-07-07 — Updated on 2022-07-08

Issue

Section

Articles