Efektivitas Layanan Cepat Administrasi Kecamatan Guna Mendorong Lahirnya Good Governance

(Studi Kasus: Kecamatan Dringu, Probolinggo)

Authors

  • Verto Septiandika
  • Mariatul Khiptia Agis Aderovi Universitas Panca Marga Probolinggo

DOI:

https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.507

Keywords:

Inovasi, Pelayanan Publik, Kecamatan Dringu, Good Governance

Abstract

Tulisan ini membahas terkait pelayanan publik merupakan suatu aktifitas layanan dalam kegiatan administrasi untuk memberikan jasa dan barang kepada masayarakat. Pemerintah saat ini menghadapi tekanan dalam peningkatan mutu terhadap pelayanan, untuk menambah partisipatif dalam memberikan informasi pada masyarakat (Holle, 2011). Dalam Peraturan Bupati Probolinggo No. 93 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memaparkan terkait adanya kegiatan atau ikatan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat disekitar yang disediakan oleh pelayanan publik khususnya pada pelayanan barang dan jasa ataupun pada pelayanan yang berhubungan dengan administratif dengan mengikuti ketentuan dari peratuaran perundang. Di Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Dringu memiliki sebuah inovasi terkait pelayanan public yaitu Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK), adanya inovasi pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan citra baik bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan mengumpulkan bahan dalam bentuk informasi tertulis, penulis pengumpulkan data dengan mengunakan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui terkait efektifitas layanan cepat administrasi kecamatan (LAPAK) di kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

References

Aini, N. (2019). Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Good Governance. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), 1(1), 43–57.

Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service. Sasi, 17(3), 21–30.

Ip, M., Ii, P., Pandji, I., & Si, M. (2020). Implementasi Layanan Cepat Administrasi Kecamatan (LAPAK) Dalam Pelayanann Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Probolinggo,.

Kadir, A. (2017). Studi Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Publik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Maret, E., Kecamatan, K., Kabupaten, B., Timur, O. K. U., Masyarakat, I. K., Masyarakat, I. K., Kecamatan, K., Kabupaten, B., Timur, O. K. U., Pearson, P. M., Masyarakat, I. K., Belitang, K. K., Masyarakat, I. K., Administrasi, J. I., & Kebijakan, S. (2019). Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK). 1.

Probolinggo, P. B., Probolinggo, D. I. K., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Probolinggo, B. (2018). S a l i n a n. 1–9.

Sadhana, Dr. K. M. S. (t.t.). Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik.

Safrijal, S., Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, 1(1).

SISWATI, D. (2020). EVALUASI PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA (Studi Pada Inovasi Lapak Tali Tantri Di Desa Kedung Dalem Kecamatan Dringu) [Doctoral]. Universitas Panca Marga Probolinggo.

(SOP), (PERBUP Kab. Probolinggo No. 9 Tahun 2017 Tentang STANDART OPERASIONAL PELAYANAN. (t.t.). PERBUP Kab. Probolinggo No. 9 Tahun 2017 tentang STANDART OPERASIONAL PELAYANAN (SOP) PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO [JDIH BPK RI].

Studi, P., & Pemerintahan, I. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR Skripsi.

Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1–11.

Wulandari, R., & Sulistianingsih, E. (2013a). IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN. Jurnal Administrasi Pembangunan, 1(3), 307–310.

Wulandari, R., & Sulistianingsih, E. (2013b). IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN. Jurnal Administrasi Pembangunan, 1(3), 307–310.

Downloads

Published

2022-07-07

Issue

Section

Articles